"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah, Senin (8/1/2024).
Ia juga menegaskan, data yang bersifat konfidensial hanya bisa dibuka oleh orang-orang tersumpah yang juga memiliki kompetensi serta keahlian mengelola data itu.
"Betul, enggak bisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.
Sementara itu, seorang pengamat militer dan pertahanan Anton Aliabbas mengatakan ada data pertahanan yang tak harus dirahasiakan.
Seperti terkait rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personel.
"Kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, pengelolaan pengadaan dan offset, kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan hingga keterlibatan personel dan aset di aktivitas ekonomi,” kata Anton.