Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut Presiden Joko Widodo sedang melakukan praktik Politik Gentong Babi.
Aliansi BEM SI menggelar aksi konferensi pers di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, sembari membawa spanduk Jokowi yang kemudian dibakar.
Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman keras terhadap Presiden Jokowi yang dianggap sedang melakukan Politik Gentong Babi.
Penyematan istilah tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lantas, apa itu Politik Gentong Babi?
Politik Gentong Babi adalah praktik yang dilakukan oleh penguasa untuk mengerahkan sumber daya serta otoritasnya untuk kepentingan pribadi.
"Politik gentong babi adalah massa yang punya otoritas dan sumber daya banyak. Atau, dalam hal ini rezim yang sedang berkuasa itu sedang menghibahkan anggaran sumber dayanya," ujar Bagus Hadikusuma, Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY BEM SI.
Salah satu bentuk aksi Jokowi yang disebut sebagai Politik Gentong Babi adalah bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan menjelang pemilu 2024.
Seperti diketahui, Jokowi mengucurkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp11,2 triliun yang akan dibagi hingga Maret 2024.
Adapun kucuran bansos yang besar tersebut juga bertepatan di tengah masa kampanye anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dikritik Belum Teruji hingga Tak Bisa Kerja, Gibran Ngaku Siap Adu Pikiran dengan Ahok
Sehingga, bansos yang dibagikan tersebut dinilai sebagai bentuk personifikasi agar masyarakat menganggap bantuan tersebut berasal dari Jokowi.
"Untuk apa? Tujuannya adalah personifikasi pemberian dari Jokowi!" tandas Bagus.
Bahkan, Bagus tak segan mengucap jika aksi bagi-bagi bansos yang dilakukan Jokowi adalah untuk menjaga loyalitas konsituen. Sebab, dana bansos itu berasal dari APBN atau uang negara, bukan dari Jokowi.
"Bahwa Jokowi hadir memainkan politik gentong babi adalah untuk menjaga loyalitas konstituen. Untuk melihat bahwa Jokowi seolah ratu adil yang hadir di masyarakat miskin kota, miskin desa, nelayan, petani, dan sebagainya," imbuhnya.
Maka, menurutnya mahasiswa sebagai kaum intelektual akan hadir sebagai pihak yang independen, tidak ada kepentingan apapun selain memperjuangkan demokrasi serta hak rakyat.
Selain itu, akhir-akhir ini mahasiswa sering turun ke jalan karena muncul keresahan yang mendalam pada pemerintahan saat ini.
