Ernest Prakasa Bongkar Taktik Baru Pemerintah, Pantas Rakyat Megap-megap!

Suara.com - Pemerintah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir telah mengeluarkan sejumlah wacana kebijakan kontroversial. Rentetan kebijakan kontroversial pemerintah dalam bulan Mei ini langsung disoroti oleh Ernest Prakasa.

Komika ini menyebut gempuran beragam kebijakan yang merugikan rakyat ini adalah bentuk taktik baru pemerintah.

Menurutnya, cara itu dilakukan pemerintah agar masyarakat kebingungan dan kewalahan dalam menanggapi beragam isu. Alhasil, lanjut Ernest, rakyat menjadi kesulitan untuk melakukan unjuk rasa atau upaya membatalkan kebijakan yang merugikan tersebut.

"Taktik baru pemerintah: hujani rakyat dengan berbagai kebijakan aneh, sehingga kita bingung harus fokus untuk protes ke yang mana," tulis Ernest Prakasa dalam akun X miliknya, seperti dikutip Suara.com, Sabtu (1/6/2024).

Sebagai informasi, kebijakan kontroversial pemerintah ini mulai dari iuran Tapera yang memotong gaji pekerja 3 persen, RUU Penyiaran hingga masalah UKT.

Ditambah puncaknya, Mahkamah Agung (MA) mengubah batas usia calon kepala daerah. Putusan MA ini tentu dianggap menguntungkan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang dikabarkan akan maju Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lebih dulu diuntungkan dengan batas usia cawapres. Ia berhasil menjadi Wakil Presiden terpilih 2024-2028 usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat batas usia cawapres menjadi 35 tahun, dari yang tadinya 40 tahun.

Sontak, Gibran yang berusia 36 tahun pun bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, dan menang telah di Pemilu 2024.

Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan Ernest Prakasa itu telah mendapatkan tanda suka dari 6 ribu warganet, serta telah dibaca lebih dari 110 ribu kali. Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat.

Tak sedikit warganet yang setuju dengan opini Ernest. Bahkan banyak warganet mengungkapkan rasa frustasi dan kritikan terkait sejumlah kebijakan kontroversial dari pemerintah.

"Cuma bisa protes ke sosmed ko Ernest. Demo pun ke gedung pemerintah juga percuma aspirasi rakyat juga nggak didengar. Cuma bisa berkoar koar di sosial media," keluh warganet.

"Mungkin pemerintah kangen 1998 di demo besar-besaran, gedung DPR diduduki massa, presiden mengundurkan diri," celetuk warganet.

"Seperti menantang rakyat untuk melakukan kebudayaan Prancis (dalam berdemo)," komentar warganet.

"Di tengah orang-orang yang terfokus sama genosida Palestina yang terjadi, pembabatan hutan di Papua, kasus korupsi 271 triliun, Korupsi SYL dan kasus korupsi lainnya, pemerintah ngeluarin kebijakan yang aneh-aneh. Belum lagi mau Pilkada serempak. Joss dah. Oke gas oke gas," tambah yang lain.