Suara.com - Keputusan pemerintah untuk kembali membuka ekspor pasir laut lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.
Peraturan yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2023.
Keputusan soal ekspor pasir laut ini mendapat tentangan dari beragam pihak. Setelah 20 tahun, keran ekspor ini nyatanya kembali dibuka jelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hal ini pun membuat publik membandingkannya dengan pendapat Anies Baswedan mengenai ekspor pasir laut.
Dalam salah satu sesi Desak Anies saat masih kampanye di Pilpres 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta ikut menolak soal ekspor pasir laut.
"Kadang saya mbatin, memangnya kita toko material ya sehingga pasirnya dipakai untuk tetangga sebelah. Kita akan stop ekspor pasir." kata Anies dilansir dari TikTok @/ubah.bareng.
Menurut Anies, ekspor pasir laut lebih banyak merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pengusaha besar.
"Ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Kebanyakan yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha bagian ekspor pasir," terang Anies.
Pernyataan Anies ini kembali viral usai Zulhas menerbitkan dua aturan tentang ekspor pasir laut.
Banyak yang menilai pendapat Anies ini yang membuatnya jadi 'musuh' pemerintah.
"Jadi jelas kenapa beliau dianggap berbahaya karena gagasannya bisa menggagalkan rencana oligarki yg pada hari ini dilakukan dg mulus oleh restu pak mulyono," komentar warganet.
"Pantesan ga dibolehin menang ini ya?," ujar warganet.
"Wkwkw makanya doi g kepilih, ketara bgt susah nyenengin pengusaha (tp klo berdasarkan asas yg dipegang engga ya harusnya)" imbuh warganet lainnya.
TERPOPULER
