REGIONAL:
Suara.com - Seorang penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi viral setelah curhatannya kepada Presiden Prabowo Subianto diunggah di Instagram.
Dalam unggahan akun @aiinizzaa, ia menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk dirinya yang telah bekerja selama 11 tahun.
"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak," kata dia seperti Suara.com kutip pada Selasa (12/2/2025).
Dalam curhatannya, ia menyoroti bahwa program makan gratis untuk anak-anak mungkin berjalan baik di pagi hari, tetapi bagaimana dengan makan siang dan malam jika orang tua mereka kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran?
Ia mempertanyakan cinta pemerintah terhadap rakyatnya jika kebijakan ini justru menyebabkan kesulitan bagi banyak keluarga.
"Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak?," tambah dia.
"Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak," ungkapnya lagi.
Seperti diketahui PHK di RRI terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdasarkan Nota Dinas Nomor ND 216/DU/V.KU.01.01/02/2025 yang diterbitkan pada 6 Februari 2025.
Di mana RRI melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan diri dengan pengurangan anggaran belanja APBN 2025. Salah satu langkah utama adalah mematikan sementara pemancar Programa 4 dan Programa 5.
Meski demikian, siaran Programa 4 tetap dapat diakses secara online, sementara Programa 5 akan diintegrasikan dengan siaran Programa 1. Direktorat Program dan Produksi RRI akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya.
Selain itu, RRI juga akan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, termasuk mengurangi ketergantungan pada pengisi acara dan kontributor yang dibayar melalui Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).
"Seluruh unit kerja wajib memberdayakan dan mengoptimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada untuk operasional siaran," tulis Direktur Utama RRI, I Hendrasmo, dalam Nota Dinas tersebut.
Reaksi publik terhadap curhatan penyiar RRI ini beragam. Banyak yang bersimpati, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kesejahteraan rakyat.
TERPOPULER