Infografis
Ijtima' Ulama MUI secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk pengambilan keuntungan dari transaksi pinjaman online yang memberatkan, baik bunga maupun denda keterlambatan, tergolong riba dan haram hukumnya.
Bahkan, praktik intimidasi terhadap peminjam yang gagal bayar juga dikategorikan sebagai pelanggaran syariat.
“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar utang adalah kezaliman,” demikian salah satu hadits yang digunakan MUI untuk memperkuat argumentasi bahwa peminjam yang memiliki kemampuan finansial, namun menunda pembayaran, juga melakukan kesalahan.
Dalam konteks pendidikan, Ketua MUI bidang Fatwa, KH Asrorun Niam, menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tidak semestinya melalui pinjaman berbunga. Ia mendorong agar dana zakat, infak, dan sedekah dioptimalkan untuk mendukung pendidikan anak bangsa.
Jika pun harus berutang, lembaga pemberi pinjaman sebaiknya menyalurkan dana melalui skema qardhul hasan, yakni pinjaman tanpa bunga.
KH Niam juga menekankan pentingnya memilih layanan keuangan syariah, agar transaksi tetap berada dalam koridor halal. MUI juga mengajak seluruh pelaku pinjol agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman, bukan hanya formalitas.
Fatwa MUI tentang pinjol haram menjadi penegasan penting di tengah maraknya praktik pinjaman online yang merugikan.
Masyarakat diimbau lebih cermat dalam memilih layanan keuangan dan tidak tergiur pinjaman cepat yang justru menjerat dengan bunga tinggi.
Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025, tercatat lebih dari 45 juta akun aktif di sektor fintech lending. Total nilai pinjaman yang telah disalurkan pun menembus angka Rp 61 triliun.
Angka tersebut menggambarkan betapa luasnya penetrasi pinjol legal di Indonesia, namun sekaligus mengindikasikan adanya risiko besar bagi konsumen yang tidak berhati-hati.
