REGIONAL:
Suara.com - Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan kebijakan, keterlibatan publik dalam proses legislasi menjadi semakin penting. Sayangnya, selama ini banyak warga merasa jauh dari proses pembuatan undang-undang — entah karena akses informasi yang terbatas, istilah hukum yang rumit, atau proses yang tidak transparan.
Menjawab tantangan itu, hadir sebuah solusi digital, yaitu Bijak Memantau. Platform ini resmi diluncurkan hari ini, Selasa (20/5/2025), sebagai alat bantu publik untuk memantau, memahami, dan ikut berpartisipasi dalam proses legislasi di Indonesia.
Platform ini hadir sebagai respon terhadap kegelisahan banyak masyarakat, terutama kalangan muda dan kelas menengah urban, yang merasa makin jauh dari proses legislasi dan memberikan partisipasi masyarakat dalam perubahan kebijaksan yang terjadi.
“Banyak orang muda dan kelas menengah sebenarnya ingin terlibat, tapi ruang partisipasi yang tersedia sering kali terbatas dan bersifat simbolik," ujar Andhyta Firselly Utami, CEO Think Policy dan perwakilan Sekretariat Bijak dalam peluncuran Bijak Memantau di Jakarta.
Menurutnya, forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya terbuka dan deliberatif, sementara ruang yang dibuka oleh masyarakat sipil cenderung lebih ekspresif tapi belum efektif pada hasil akhir kebijakan.
Ia juga menambahkan bahwa platform ini dirancang untuk membuka akses dan mendorong partisipasi yang lebih substansial, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor penting dalam demokrasi.
Fitur-Fitur Utama Bijak Memantau
Platform Bijak Memantau menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk membantu masyarakat memahami dan terlibat dalam isu-isu kebijakan secara praktis dan informatif
Memahami Isu menyajikan ringkasan delapan topik kebijakan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi aktor, regulasi, dan konteks kelembagaan yang relevan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Memantau Kebijakan menampilkan perkembangan terbaru dari RUU yang sedang dibahas.
Memantau Pejabat memungkinkan warga mengenal posisi dan latar belakang anggota legislatif.
Lebih dari sekadar penyedia informasi, Bijak Memantau juga membentuk komunitas digital melalui forum diskusi di Discord, program Kelas Bijak, serta kolaborasi advokasi bersama organisasi masyarakat sipil.
Dengan begitu, partisipasi masyarakat tidak berhenti di layar, tetapi berlanjut dalam aksi nyata yang kolektif.
Dengan adanya peluncuran platform ini, diharapkan dapat menekankan pentingnya peran kelas menengah dalam menjaga arah kebijakan negara.
“Peran masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu inti cerita kelas menengah adalah bagaimana mereka bersuara dan mempengaruhi kebijakan publik. Di sisi lain, kelas menengah juga sering disebut sebagai professional complainer atau certified complainer dan menurut saya itu justru baik, mereka bisa menjadi agent of change,” ujar Chatib Basri, ekonom dan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, juga menyatakan bahwa inisiatif seperti ini penting untuk menjembatani pemahaman antara wakil rakyat dan masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa Bijak Memantau selaras dengan prinsip keterbukaan yang diusung dalam kerja sama Open Government Partnership.
Dapat dikatakan bahwa demokrasi yang terbuka hanya bisa terwujud jika warga punya akses terhadap ruang yang aman, informatif, dan inklusif. Di mana saat ini, teknologi bisa menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan publik.
Namun, perlu diingat bahwa keterbukaan bukan hanya menjadi sekadar prinsip pemerintahan, tetapi juga ekosistem yang perlu dirawat bersama.
Keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak.
Yang di mana, dari inisiatif-inisiatif ini yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka,
Peluncuran Bijak Memantau juga menjadi bagian dari peringatan Open Government Week 2025, yang mempromosikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
(Mauri Pertiwi)
TERPOPULER
