REGIONAL:
Hal ini lantas menimbulkan kecurigaan atas dugaan penipuan dan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan kepada konsumen.
4. Gaji staf dan PT belum dibayar
Seperti dikatakan di atas, ada ratusan staf dan PT yang juga mengalami kerugian.
"Banyak dari mereka belum menerima gaji terakhir, komisi dan hak ketenagakerjaan (seperti BPJS ketenagakerjaan)," tulis admin di akun tersebut.
5. Kesaksian dugaan karyawan
Di X, masalah Gold's Gym menjadi perbincangan publik. Salah satu yang memberikan kesaksian adalah sosok terduga karyawan.
"Stres gue nggak dibayar. Gue nggak gajian, komisi April dan Mei hilang nggak dibayar," demikian isi pesan yang hadir di X alias Twitter.
6. Belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
Sementara member, staf dan PT mengalami kerugian, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab.
Walaupun secara informasi Gold's Gym berada di bawah naungan PT Fit and Health Indonesia sejak 2007. Namun siapa sosok yang ambil alih atas ganti rugi ini, belum diketahui.
"Hingga saat ini tidak ada informasi yang jelas mengenai siapa pihak yang secara sah bertanggung jawab terhadap komitmen perusahaan baik kepada member atau tenaga kerja," ucapnya.
7. Meminta bantuan lembaga terkait
Karena itu, para korban yang tergabung dalam Forum Korban Gold's Gym Indonesia (FKGGI) meminta bantuan kepada lembaga terkait.
Pihak tersebut diantaranya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsmen Nasional - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak ratusan konsumen dan mantan staf yang dirugikan oleh penutupan mendadak seluruh cabang Gold's Gym Indonesia yang dikelola oleh PT Fit dan Health Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.
8. Memuat 5 tuntutan ke Gold's Gym
FKGGI membuat surat audiensi kepada sejumlah lembaga. Setidaknya ada lima tuntutan yang dimuat dalam surat tersebut.
Isinya adalah: Pengembalian dana (refund) kepada seluruh member yang terdampak tanpa diskriminasi, Pembayaran gaji, komisi dan hak-hak ketenagakerjaan untuk eks PT dan staf.
Berlanjut ke Transparansi penuh dari manajemen terkait status hukum dan tanggung jawab perusahaan, Investigasi terhadap segala kemungkinan unsur penipuan dan wanprestasi.
Serta terakhir adalah meminta lembaga resmi seperti BPSK, YLKI dan aparat penegak hukum terlibat dalam penyelesaian kasus ini.
TERPOPULER
