18 Agustus Libur atau Tidak Bagi Pekerja Swasta dan PNS: Sesuai SKB 3 Menteri

Suara.com - Masyarakat tengah menanti kepastian libur cuti bersama pada Senin, 18 Agustus 2025. Sebelumnya, sinyal dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengindikasikan bahwa 18 Agustus akan dipertimbangkan sebagai hari libur terkait perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Kebijakan cuti bersama dan libur nasional biasanya diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB ini menjadi acuan utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam merencanakan aktivitas mereka.

Menjelang pertengahan Agustus, pencarian informasi soal SKB 3 Menteri pun meningkat. Banyak yang menanti apakah 18 Agustus 2025 akan ditetapkan sebagai hari libur nasional tambahan. Karena itu, masyarakat menantikan adanya pemberitahuan resmi dalam surat edaran bahwa 18 Agustus 2025 adalah hari libur nasional.

Libur tambahan bisa menjadi kesempatan masyarakat untuk ikut memaknai kemerdekaan dengan lebih khidmat dan penuh kegembiraan.

SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Kapan Terbit?

Pemerintah melalui Kemensetneg menyatakan bahwa SKB 3 Menteri terkait libur nasional 18 Agustus 2025 akan segera diterbitkan. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 5 Agustus 2025, dengan estimasi waktu terbit sekitar satu hingga dua hari setelahnya. Dengan demikian, pengumuman resmi SKB tersebut diperkirakan akan keluar pada tanggal 6 atau 7 Agustus 2025.

Jika melihat pola pengambilan keputusan serupa sebelumnya, penerbitan SKB kemungkinan besar akan dilakukan menjelang akhir pekan kedua bulan Agustus untuk memberikan kepastian kepada publik.

Link Cek SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 

Masyarakat yang ingin memastikan status resmi libur 18 Agustus 2025 dapat memantau langsung di situs resmi kementerian terkait, seperti situs Kemenko PMK atau Kementerian Sekretariat Negara. Pengumuman SKB 3 Menteri biasanya diunggah dalam format PDF dan bisa diakses melalui laman-laman tersebut, terutama di bagian pengumuman atau siaran pers terbaru.

PENTING: Memahami Aturan Libur Nasional vs. Cuti Bersama

Sambil menanti SKB resmi, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara Libur Nasional dan Cuti Bersama, karena implikasinya berbeda bagi PNS dan pekerja swasta.

Libur Nasional: Adalah hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah dan wajib diikuti oleh semua instansi, baik pemerintah maupun swasta. Bekerja pada hari libur nasional akan dihitung sebagai lembur sesuai ketentuan yang berlaku.

Cuti Bersama: Adalah hari libur "fakultatif" yang tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja, seringkali ditetapkan sebelum atau sesudah libur nasional (hari "kejepit").

Bagaimana Aturannya untuk Swasta dan PNS?

Untuk Pekerja Swasta: Pelaksanaan cuti bersama bersifat opsional atau fakultatif, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja. Berdasarkan Surat Edaran Menaker, cuti bersama bagi karyawan swasta memotong jatah cuti tahunan. Jika seorang karyawan memutuskan untuk tetap bekerja pada hari cuti bersama, ia tidak mendapatkan upah lembur, dan hak cuti tahunannya tidak berkurang.

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS): Pelaksanaan cuti bersama bersifat wajib dan tidak memotong jatah cuti tahunan. Ini adalah salah satu perbedaan utama yang perlu diketahui. Bagi ASN, cuti bersama adalah tambahan hari libur di luar hak cuti tahunan mereka.

Aturan Hak Cuti Tahunan: Apa Bedanya PNS dan Swasta?

Selain cuti bersama, hak cuti tahunan reguler juga diatur secara berbeda antara kedua sektor.

Hak Cuti Karyawan Swasta

Regulasi utama untuk cuti karyawan swasta tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa pasalnya diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).

Aturan Dasar: Pekerja/buruh berhak atas istirahat tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Implementasi: Pelaksanaan cuti tahunan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Beberapa perusahaan mungkin memberikan jatah cuti lebih dari 12 hari sebagai bagian dari benefit karyawan.

Hak Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)

Hak cuti ASN diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jenis cuti untuk PNS jauh lebih beragam, antara lain:

• Cuti Tahunan: Sebanyak 12 hari kerja.
• Cuti Besar: Selama 3 bulan, dapat diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. Cuti ini biasanya digunakan untuk keperluan ibadah haji atau keperluan penting lainnya.
• Cuti Sakit: Diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun, dan bisa diperpanjang.
• Cuti Melahirkan: Diberikan untuk persalinan anak pertama hingga ketiga, selama 3 bulan.
• Cuti Karena Alasan Penting: Maksimal 1 bulan, diberikan jika ada keluarga inti yang sakit keras/meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, atau kondisi darurat lainnya.Cuti di Luar Tanggungan Negara: Diberikan kepada PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun, untuk alasan pribadi yang mendesak, dan bisa diambil hingga maksimal 3 tahun. Selama cuti ini, PNS tidak menerima penghasilan.

Dengan memahami perbedaan aturan ini, baik pekerja swasta maupun ASN dapat merencanakan liburan dan mengelola hak cuti mereka dengan lebih baik sambil menantikan pengumuman resmi dari pemerintah.

Kontributor : Rizqi Amalia