Infografis
Suara.com - Kontroversi gaji anggota DPR kembali memanas dan menjadi perbincangan utama di ruang publik. Namun, kali ini bukan hanya angka fantastisnya yang menjadi sorotan, melainkan sebuah momen epik yang melibatkan jurnalis senior, Najwa Shihab, dan politisi senior, Fadli Zon.
Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Najwa Shihab tak hanya cakap dalam mengulik isu sensitif, tapi juga mampu memberikan balasan telak yang mengena.
Momen ini terjadi dalam sebuah acara debat di stasiun televisi, di mana Najwa Shihab membahas tunjangan fantastis anggota DPR.
Alih-alih menjawab, Fadli Zon justru mencoba membalikkan keadaan dengan menanyakan gaji Najwa. Bagaimana kronologinya? Simak penjelasan berikut ini.
Kronologi Najwa Shihab Skakmat Fadli Zon
Dalam sebuah debat viral, Najwa Shihab membuka diskusi tentang tunjangan anggota DPR. Dia menyoroti tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang membuat pendapatan total mereka melampaui Rp100 juta.
Isu ini kembali memicu perdebatan panas di kalangan publik.
Isu ini telah memicu gelombang protes dari masyarakat yang prihatin dengan besarnya anggaran pejabat publik. Mereka merasa hal itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.
Di tengah diskusi yang memanas, Fadli Zon yang saat itu juga menjadi bintang tamu, merasa tidak nyaman dengan topik tersebut. Dia pun mencoba mengalihkan perhatian dan menyerang Najwa dengan pertanyaan pribadi.
"Tapi saya mau tanya pendapatan Najwa Shihab, kalau boleh tahu berapa?" tanya Fadli Zon.
Baca Juga: Mendadak! Jaja Miharja Kaget Terima Bintang Kehormatan dari Prabowo
Najwa, yang sudah terbiasa dengan manuver seperti ini, tidak terpancing. Dia justru membalas dengan senyum dan pertanyaan balik, "Pendapatan wartawan?"
Fadli Zon, yang tampaknya ingin lebih spesifik, mengoreksi pertanyaannya. "Pendapatan Najwa Shihab," ujarnya.
Momen itu pun makin panas ketika Najwa memberikan balasan yang disoraki penonton. "Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat publik," jawab Najwa.
Fadli Zon mencoba berargumen bahwa posisinya sebagai ketua majelis rakyat memberikan hak untuk bertanya.
Namun, Najwa dengan cepat mematahkan argumen tersebut. "Saya bukan pejabat publik dan gaji saya bukan dari pajak negara," tegasnya.
Jawaban Najwa langsung disambut tepuk tangan riuh dari penonton.
Najwa bahkan menambahkan sentilan menohok, "Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini," ucapnya yang kembali disambut riuh penonton.
Kalimat Najwa ini tidak hanya menyindir, tapi juga menunjukkan perbedaan fundamental antara gaji seorang jurnalis yang bekerja di sektor swasta dengan gaji anggota DPR yang didanai oleh uang rakyat melalui pajak.
Kenapa Gaji Anggota DPR Jadi Kontroversi?
Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR memang sudah beberapa kali memicu demonstrasi. Isu ini kembali memanas setelah diberlakukannya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini dianggap tidak adil, mengingat gaji pokok anggota DPR sendiri sudah tergolong besar yaitu sekitar Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta. Namun, yang membuat gaji mereka membengkak adalah berbagai tunjangan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Berdasarkan surat edaran dari Sekjen DPR RI dan Kementerian Keuangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000, para anggota dewan menerima berbagai macam tunjangan, mulai dari tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi intensif, hingga uang sidang.
Penerimaan bulanan mereka secara keseluruhan mencapai Rp55-66 juta, berkat berbagai tunjangan tersebut. Puncaknya, dengan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta, total pendapatan mereka menembus angka di atas Rp100 juta per bulan.
Dengan 580 anggota DPR, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp29 miliar per bulan khusus untuk tunjangan perumahan. Alokasi ini setara dengan pengeluaran Rp1,74 triliun selama satu periode jabatan lima tahun. Jumlah yang fantastis ini menjadi pertanyaan besar di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Kontributor : Trias Rohmadoni
