Apa Tugas Komisi XI DPR RI? Dikritik karena Kunker ke Australia saat Demo Berlangsung

Suara.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan publik di media sosial setelah beberapa anggotanya kedapatan berada di Australia. Hal ini terjadi di tengah unjuk rasa besar-besaran masyarakat yang memprotes tunjangan dewan.

Kunjungan kerja (kunker) yang seharusnya bersifat formal ini pun menuai kritik keras, karena dianggap tidak menunjukkan empati terhadap situasi di dalam negeri.

Lalu, apa sebenarnya tugas Komisi XI DPR RI dan mengapa kunker mereka yang dituding diselipi agenda wisata menjadi sorotan? Simak penjelasan lengkapnya.

Tugas Komisi XI DPR

Komisi XI DPR RI adalah salah satu komisi yang memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membentuk kebijakan di sektor keuangan dan pembangunan.

Komisi ini bekerja sama dengan sejumlah lembaga penting, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara garis besar, Komisi XI memiliki tanggung jawab utama pada tiga fungsi:

1. Fungsi Legislasi: Mereka bertugas membahas dan menyusun rancangan undang-undang terkait keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional.

2. Fungsi Anggaran (Budgeting): Komisi ini ikut serta dalam merumuskan dan mengawasi anggaran negara bersama dengan pemerintah dan lembaga mitra.

3. Fungsi Pengawasan: Ini adalah salah satu tugas terpenting. Melalui rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP), mereka mengawasi kinerja lembaga mitra, mengevaluasi laporan keuangan, serta memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan akuntabel.

Ruang lingkup kerja mereka begitu luas, meliputi kebijakan moneter, sektor jasa keuangan, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh BPK dan BPKP.

Daftar Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029

• Muhammad Misbakhun: Ketua (Partai Golongan Karya)
• Dolfie Othniel Frederic Palit: Wakil Ketua (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• Hanif Dhakiri: Wakil Ketua (Partai Kebangkitan Bangsa)
• Mohamad Hekal: Wakil Ketua (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Fauzi H. Amro: Wakil Ketua (Partai NasDem)

Salah satu anggota Komisi XI adalah Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari yang merupakan putri sulung ketua DPR RI Puan Maharani.

Kontroversi Kunjungan Kerja ke Australia

Di tengah perannya yang begitu strategis, kabar kunker Komisi XI ke Australia di saat demo besar-besaran memicu kemarahan publik. Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa kunjungan ini diselipi dengan agenda wisata mewah.

Rencana perjalanan mereka bocor, termasuk jadwal kunjungan ke tempat wisata terkenal seperti Scenic World & Echo Point di Blue Mountain, menginap di hotel bintang lima, dan menggunakan mobil limosin.

Rencana berwisata ini akhirnya dibatalkan setelah publik ramai mengkritik, namun tudingan adanya unsur "pelesir" sudah telanjur merebak.

Kontroversi semakin memanas ketika nama Ketua Komisi XI, Muhammad Misbakhun, disebut-sebut akan mengikuti Sydney Marathon di sela-sela kunjungan. Misbakhun sendiri membantah keras kabar tersebut.

Dia menegaskan bahwa kunjungan ke Sydney telah direncanakan jauh sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. "Saya pastikan tidak ikut," tegas Misbakhun dikonfirmasi.

Mengenai tudingan ikut Sydney Marathon, Misbakhun menegaskan dia tidak akan berpartisipasi, meskipun namanya memang sempat terdaftar. Dia menjelaskan bahwa untuk acara maraton besar, pendaftarannya seringkali dibuka setahun sebelumnya.

Meskipun sering mendaftar, Misbakhun mengataan tidak selalu ikut dalam perlombaan. Dia bahkan berkelakar bahwa jika berlari pada tanggal tersebut, dia akan melakukannya di GBK, bukan di Sydney.

"Saya pastikan kalau saya lari pada (tanggal) 31 Agustus 2025 itu larinya di kawasan GBK. Semoga GBK masih bisa dipakai untuk olahraga," ujar Misbakhun.

Kontributor : Trias Rohmadoni