Suara.com - Di saat Jakarta membara oleh api demonstrasi yang menolak tunjangan mewah mereka, para anggota Komisi XI DPR RI justru terbang ke Australia. Kunjungan kerja ini sontak menjadi polemik, terutama setelah beredar jadwal perjalanan (itinerary) yang mencantumkan agenda santai seperti menikmati Sydney Marathon.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membantah jadwal plesiran itu.
Menghadapi amarah publik, Misbakhun menegaskan bahwa tidak ada satu pun agenda di luar rapat kerja resmi.
“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat. Dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).
“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary itu, karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tegasnya.
Dalih Kejar Tayang RUU dan Agenda Penting
Politisi Partai Golkar ini berdalih, kunjungan kerja ke Negeri Kanguru ini sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan sangat mendesak. Tujuannya adalah untuk mengejar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya, RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” terang Misbakhun.
Ia juga merinci serangkaian agenda penting yang mereka lakukan, mulai dari bertemu mahasiswa penerima beasiswa LPDP di Canberra, berdiskusi dengan kantor audit nasional Australia (ANAO), hingga bertemu dengan Bank Sentral Australia (RBA) di Sydney untuk membahas peluang kerja sama agar QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.
Selain itu, mereka juga mengunjungi kantor perwakilan Bank BNI di Sydney untuk menjajaki potensi bisnis yang sangat besar.
“Ada 5 konglomerat besar Indonesia mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah size bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tutur Misbakhun.
TERPOPULER
