Infografis
Suara.com - Di saat Jakarta membara oleh aksi unjuk rasa, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI justru kunjungan 'plesiran' ke Australia. Tindakan ini sontak memicu kritikan pedas dari para pegiat masyarakat sipil, yang menyebutnya sebagai wajah DPR yang memalukan dan tidak punya hati nurani.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) bahkan melontarkan tuntutan ekstrem; tarik pulang semua anggota DPR yang sedang di luar negeri sekarang juga.
“Informasi terkait kunjungan kerja Komisi XI ke Aussie... lagi-lagi menunjukkan wajah DPR yang memalukan dan memprihatinkan,” kata peneliti FORMAPPI, Lucius Karus kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
“Bagaimana bisa mereka memilih pergi keluar negeri disaat rakyat sedang menuntut jawaban mereka dalam demonstrasi?” tanyanya geram.
Lucius menilai, kunjungan kerja atau kunker ini adalah aktivitas paling tidak bermanfaat dengan anggaran super tinggi. Ia bahkan menuding para anggota dewan ini seolah sedang mengolok-olok para demonstran.
"Amarah publik benar-benar akan meledak karena kunker itu seperti mengolok-olok rakyat yang susah payah melakukan aksi, melawan brutalitas aparat di jalanan, tetapi anggota DPR malah memilih pelesiran?” tegas Lucius.
Ia pun menuntut pimpinan DPR untuk bertanggung jawab dan berhenti kabur dari masalah.
"Seharusnya DPR berusaha keras mencari jalan keluar, bukan justru jalan-jalan keluar negeri,” lanjut dia.
Jemput Mereka di Bandara, Kalungi Bunga Kemarahan
Baca Juga: Sepak Bola Berduka! Suporter PSM Makassar Tewas Usai Gedung DPRD Dibakar Pendemo Rusuh
Puncak dari amarah FORMAPPI adalah tuntutan mereka yang ekstrem. Mereka tidak hanya meminta para anggota dewan ini dipulangkan, tetapi juga disambut dengan penghormatan khusus.
"Tarik semua anggota DPR yang sedang di luar negeri sekarang dan bila memungkinkan rakyat akan menjemput mereka di bandara untuk dikalungi bunga kemarahan,” ujar Lucius.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukanlah pelesiran, melainkan agenda kerja yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com.
Ia juga membantah keras adanya agenda di luar rapat, seperti menikmati Sydney Marathon, yang sempat beredar di media sosial. Menurutnya, itinerary tersebut palsu dan bukan berasal dari sekretariat Komisi XI.
Misbakhun merinci serangkaian agenda padat mereka, mulai dari bertemu Dubes RI di Canberra, Australian National Audit Office (ANAO), hingga bank sentral Australia (RBA) untuk membahas sistem pembayaran lintas batas.
