Angka ini memang terlihat lumayan, tetapi tidak sebesar gaji Ketua LPS yang bisa mencapai dua kali lipat lebih.
Meskipun demikian, ada satu komponen pendapatan menteri yang sering disalahartikan, yaitu dana operasional. Nominalnya bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta per bulan.
Namun, dana ini bukanlah bagian dari gaji yang bisa dibawa pulang, melainkan uang yang dialokasikan khusus untuk kepentingan dinas dan harus dikembalikan jika tidak terpakai.
Selain itu, menteri juga mendapatkan berbagai fasilitas lain seperti rumah dan kendaraan dinas mewah.
Kenaikan Harta Kekayaan Purbaya saat Jadi Ketua LPS
Menariknya, pendapatan tinggi Purbaya selama di LPS tampak berkorelasi langsung dengan lonjakan harta kekayaannya.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total aset Purbaya meningkat drastis, naik hingga Rp11 miliar dalam kurun waktu dua tahun. Kenaikan terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan serta kas yang dimilikinya.
Setelah Purbaya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, posisi yang DIA tinggalkan di LPS kini diisi oleh figur tak kalah mentereng.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Anggito Abimanyu, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang baru untuk periode 2025–2030.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Baca Juga: Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan S1? Ini Rinciannya
