Cara Mendapatkan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan 2025, Simak Syarat dan Jadwalnya

Suara.com - Pemerintah akan segera melaksanakan program penghapusan atau pemutihan iuran BPJS Kesehatan pada akhir tahun 2025. Namun, program ini tidak ditujukan bagi seluruh peserta.

Program ini secara khusus menyasar sekitar 23 juta peserta yang saat ini berstatus menunggak iuran, dengan alokasi anggaran mencapai Rp20 triliun yang bersumber dari APBN.

Program pemutihan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk meringankan beban peserta mandiri  yang telah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan memiliki tunggakan.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini? Apa saja syaratnya dan kapan jadwal pelaksanaannya? Berikut ulasan selengkapnya.

Mekanisme Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan

Mekanisme penghapusan atau pemutihan iuran BPJS Kesehatan akan dilaksanakan melalui metode registrasi ulang bagi para peserta yang menunggak.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta agar peserta yang memiliki tunggakan bersiap melakukan pendaftaran ulang.

Langkah tersebut dilakukan agar status kepesertaan BPJS Kesehatan kembali aktif.

"(Pemutihan iuran) dilakukan dengan cara seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih menunggak segera melakukan registrasi ulang untuk menjadi peserta BPJS aktif," jelas Cak Imin dilansir dari Antara.

Program ini pun direncanakan mulai berjalan pada akhir 2025. Kini, pemerintah masih melakukan verifikasi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan iuran.

“BPJS Kesehatan sedang melakukan verifikasi secara lebih detail, untuk melihat klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran maksimal selama 24 bulan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

"Sekarang dihitung 24 bulan. Intinya, kalau sejak dulu dia punya utang, meskipun mulai dari tahun 2014, tetap kami anggap maksimal dua tahun, dan tunggakan dua tahun itu yang kami hapuskan," ujar Ghufron.

Dengan demikian, meskipun peserta memiliki tunggakan lebih dari batas waktu yang ditentukan, keringanan pemutihan hanya berlaku untuk utang selama dua tahun terakhir.

Syarat Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan program penghapusan tunggakan ini. Pemerintah menetapkan bahwa program hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

1. Masuk Kategori PBI

Penghapusan utang iuran BPJS Kesehatan 2025 diberikan kepada peserta mandiri yang telah beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah masyarakat kurang mampu yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah.

2. Termasuk Kalangan Tidak Mampu

Program pemutihan ini hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, berdasarkan data resmi yang dikelola oleh pemerintah.

Artinya, hanya masyarakat miskin yang tercatat secara valid yang dapat menikmati program penghapusan tunggakan ini.

3. Berstatus PBPU dan BP dengan Verifikasi Pemda

Penerima fasilitas pemutihan juga mencakup peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah.

Namun, data peserta tersebut harus telah terverifikasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keabsahan penerima manfaat.

4. Terdaftar di DTSEN

Agar program pemutihan tepat sasaran, data penerima akan menggunakan ukuran desil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Karena itu, pastikan kamu sudah terdaftar dalam basis data DTSEN. Jika belum, kamu bisa mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung ke kantor desa/kelurahan.

Cara Mendaftar ke DTSEN

1. Melalui Aplikasi "Cek Bansos"

• Peserta dapat mengunduh aplikasi "Cek Bansos" di Play Store atau App Store, lalu membuat akun baru.
• Setelah itu, isi data lengkap seperti NIK, KK, alamat, dan foto e-KTP, kemudian tambahkan usulan bantuan.
• Pengajuan ini nantinya akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial.

1. Melalui Kantor Desa/Kelurahan

Peserta cukup datang ke kantor desa atau kelurahan membawa KTP dan KK, mengisi formulir pendaftaran DTSEN, dan mengikuti proses musyawarah desa.

Apabila disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi lanjutan.