Wali Kota Madiun Maidi dari Partai Apa? Terciduk OTT KPK

Suara.com - Wali Kota Madiun Maidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026.

OTT KPK ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Maidi dikenal sebagai figur birokrat berpengalaman yang telah memimpin Kota Madiun selama dua periode. Lantas, Wali Kota Madiun Maidi dari Partai Apa?

Profil Wali Kota Madiun Maidi

 

Lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 12 Mei 1961, Maidi memiliki latar belakang pendidikan yang solid.

Ia lulus dari IKIP Surabaya (sekarang Universitas Negeri Surabaya), Universitas Merdeka Madiun, Universitas Satyagama Jakarta, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, dan Universitas Terbuka Surabaya.

Karirnya dimulai sebagai guru geografi. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Madiun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun selama sembilan tahun (2009-2018).

Sebelum terjun ke politik, Maidi adalah aparatur sipil negara (ASN) dengan rekam jejak panjang di birokrasi.

Pada Pilkada 2018, ia maju sebagai calon Wali Kota Madiun dengan dukungan PDI Perjuangan dan koalisi partai lainnya. Ia sukses memenangkan jabatan untuk periode 2019-2024.

Pada periode kedua, yakni 2025-2030, Maidi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, berpasangan dengan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun.

Kekayaan Maidi tercatat mencapai Rp16,9 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hartanya mencakup aset tanah, bangunan, kendaraan, dan lainnya.

Wali Kota Madiun Maidi dari Partai Apa?

 

Pertanyaan utama yang sering muncul adalah: Maidi dari partai apa? Maidi tercatat sebagai politikus dari Partai Gerindra.

Pada Pilkada Serentak 2024, ia maju dengan dukungan utama dari Gerindra, meskipun didukung oleh koalisi gemuk sebanyak 11 partai politik, termasuk PSI, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.

Koalisi ini membuat pasangan Maidi-Bagus meraih suara terbanyak di seluruh tiga kecamatan di Kota Madiun.

Namun, DPD Gerindra Jawa Timur menegaskan bahwa Maidi bukan kader resmi partai karena belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), meskipun sedang mengikuti fit and proper test untuk menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Madiun.

Dukungan dari Gerindra datang setelah Maidi menyerahkan formulir bakal calon wali kota ke partai tersebut pada Mei 2024. Ia sempat menyatakan optimisme atas dukungan tersebut.

OTT KPK terhadap Maidi menjadi pukulan telak bagi karir politiknya. KPK mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun, termasuk Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, dan pejabat lainnya.