Benarkah Beasiswa LPDP 2026 Diutamakan 80 Persen ke STEM?

Suara.com - Belakangan muncul isu 80 persen alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)?

Klaim beasiswa LPDP 80 persen ke STEM pun menjadi sorotan setelah pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Lantas, benarkah beasiswa LPDP 80 persen ke STEM?

Untuk memahami konteksnya, mari kita lihat sejarah singkat LPDP. Didirikan pada 2012, LPDP bertujuan untuk membiayai pendidikan tinggi guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Awalnya, beasiswa ini terbuka untuk berbagai bidang studi, termasuk ilmu sosial, humaniora, dan saintek.

Namun, seiring perkembangan, pemerintah semakin menekankan pada penguatan sektor teknologi dan sains untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju.

Pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi untuk STEM memang sudah signifikan, tetapi tidak mencapai angka 80 persen.

Misalnya, pada 2024 dan 2025, proporsi untuk STEM diperkirakan sekitar 50-60 persen, dengan sisanya untuk bidang lain seperti ekonomi, hukum, dan seni.

Klaim tentang 80 persen ini muncul secara resmi pada Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, menginstruksikan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang STEM ditingkatkan hingga mencapai atau bahkan melebihi 80 persen.

Instruksi ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Menurut Prasetyo, Presiden berharap porsi ini bisa di atas 80 persen, karena Indonesia perlu mengejar ketertinggalan di bidang iptek global.

Benarkah ini sudah menjadi kebijakan resmi? Jawabannya, ya, instruksi ini telah diberikan dan akan diterapkan mulai tahun 2026.

LPDP sendiri merencanakan penambahan kuota beasiswa pada 2026, dengan total sekitar 5.750 kuota, di mana sebagian besar difokuskan pada STEM dan program dokter spesialis.

Dari kuota tersebut, 1.000 untuk beasiswa Garuda (S1), 4.000 untuk S2 dan S3, serta 750 untuk dokter spesialis.

Fokus pada STEM ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun SDM yang kompetitif di era digital dan industri 4.0.

Alasan di balik kebijakan ini cukup jelas. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penguasaan teknologi, seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan bioteknologi.

Dengan mengalokasikan mayoritas dana ke STEM, pemerintah berharap mencetak lebih banyak ahli yang bisa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan ini juga menuai kritik. Beberapa pihak, seperti dari kalangan humaniora, khawatir bahwa ini akan menciptakan ketimpangan. Mereka menyebutnya sebagai upaya "membuat robot tanpa jiwa", karena mengabaikan aspek sosial, budaya, dan etika yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan.

Apakah ini solusi atau justru masalah baru? Pendukung kebijakan menekankan bahwa prioritas STEM bukan berarti menghilangkan beasiswa untuk bidang lain, melainkan proporsi yang lebih besar untuk saintek, sementara 20 persen sisanya masih untuk sosial humaniora.

Dampak dari kebijakan ini bisa dirasakan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, calon penerima beasiswa dari bidang non-STEM mungkin menghadapi persaingan lebih ketat, dengan kuota yang lebih terbatas.

Namun, ini bisa mendorong lebih banyak anak muda untuk memilih jurusan STEM sejak dini, meningkatkan minat terhadap sains dan teknologi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa lulusan STEM ini kembali ke Indonesia dan berkontribusi, bukan justru ke luar negeri. LPDP telah memiliki mekanisme ikatan dinas untuk itu, tapi pengawasannya harus diperketat.

Secara keseluruhan, klaim bahwa beasiswa LPDP 80 persen ke STEM adalah benar, setidaknya berdasarkan instruksi presiden terbaru yang akan diterapkan pada 2026.