REGIONAL:
Alat bukti yang sah dalam perkara pidana pada umumnya meliputi:
- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat atau dokumen
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa
Masalahnya, dalam kasus pelecehan seksual, sering kali tidak ada saksi lain selain korban. Kejadian umumnya berlangsung tertutup sehingga hanya korban dan pelaku yang mengetahui.
Menurut ketentuan hukum acara, satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya, keterangan korban sebagai satu-satunya saksi perlu didukung alat bukti lain.
Namun, UU TPKS memberikan penguatan khusus dalam perkara kekerasan seksual. Pasal 25 ayat (3) UU TPKS menyebutkan bahwa apabila keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, maka kekuatan pembuktiannya dapat didukung oleh:
- Keterangan orang lain yang memiliki hubungan dengan perkara, meskipun ia tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut, sepanjang keterangannya relevan.
- Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi saling berhubungan sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.
- Keterangan ahli atau dokumen yang mendukung pembuktian tindak pidana.
Sistem hukum menyadari bahwa kekerasan seksual sering kali minim saksi dan bukti langsung. Oleh karena itu, pembuktian dapat diperkuat melalui rangkaian keterangan yang saling berkaitan, termasuk keterangan psikolog, hasil visum, rekam percakapan, pesan singkat, atau bukti digital lainnya.
Secara hukum, korban tetap dapat melaporkan pelecehan seksual meskipun merasa tidak memiliki bukti kuat. Laporan korban merupakan pintu masuk proses hukum. Aparat penegak hukum nantinya akan melakukan penyelidikan dan pengumpulan alat bukti.
Kesaksian korban sendiri adalah alat bukti yang sah. Meski tidak cukup berdiri sendiri untuk menghukum pelaku, kesaksian tersebut dapat menjadi dasar awal yang kemudian diperkuat dengan bukti lain selama proses penyidikan.
Karena itu, korban tidak perlu menunggu memiliki "bukti sempurna" untuk melapor. Yang terpenting adalah segera mencatat kronologi kejadian, menyimpan bukti komunikasi jika ada, serta mencari pendampingan hukum atau psikologis.
Demikian itu informasi untuk memahami kelemahan melaporkan pelecehan seksual tanpa bukti. Sebab meskipun bisa dilakukan, dalam praktiknya perkara pelecehan seksual memiliki kompleksitas tinggi, baik secara pembuktian maupun dampak psikologis terhadap korban.
Oleh sebab itu, korban sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum, lembaga bantuan hukum, atau konsultan hukum terpercaya agar mendapatkan pendampingan sesuai kondisi kasusnya.
Melaporkan pelecehan seksual memang tidak selalu mudah, terlebih jika bukti terbatas. Namun hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi korban untuk tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan. Yang terpenting, korban tidak sendirian dan memiliki hak untuk bersuara serta mencari perlindungan hukum.
Kontributor : Mutaya Saroh
TERPOPULER