Deforestasi Terus Terjadi, Gerakan Lintas Iman Perlu Lebih Berisik Bersuara Jaga Hutan

Suara.com - Di tengah masifnya deforestasi dan kerusakan lingkungan, seruan keagamaan untuk menjaga alam dinilai belum memiliki daya dorong yang kuat di ruang publik.

Fasilitator Nasional Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, Hening Parlan, menyebut suara dari rumah-rumah ibadah kerap terdengar, tetapi belum cukup “bising” untuk mendorong perubahan nyata.

IRI Indonesia juga menyoroti adanya paradoks di balik narasi moral tersebut. Di satu sisi, hutan kerap diposisikan sebagai entitas yang sakral dan harus dijaga.

Namun di sisi lain, tidak jarang institusi maupun oknum dalam organisasi keagamaan justru berada di posisi yang berseberangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi di lapangan.

Gerakan Moral yang Kalah Cepat

Ketua LPLH & SDA Majelis Ulama Indonesia, Suhardin, memberikan analogi yang menohok saat membandingkan gerakan moral dengan mesin kekuasaan.

“Gerakan moral itu ya perlu sabar. Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat pengikut satu kapal. Tapi kalau gerakan kekuasaan, satu surat edaran menteri saja, insya Allah selesai itu semuanya,” tuturnya.

Pernyataan ini menegaskan persoalan utama: agama memiliki potensi kekuatan moral yang besar, tetapi sering kalah cepat dan kalah kuat dibanding kebijakan yang didorong kepentingan ekonomi.

Dalam diskusi yang digelar pada Jumat (17/4/2026), IRI juga mengungkap bahwa secara organisasi, banyak institusi keagamaan sebenarnya telah menyatakan penolakan terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan. Namun di tingkat praktik, sebagian aktor di dalamnya justru terlibat dalam ekosistem bisnis tersebut.

Kontradiksi ini membuat gerakan moral kehilangan daya tekan. Ketika satu pihak berbicara tentang perlindungan hutan sebagai amanah, pihak lain dalam lingkaran yang sama bisa saja terlibat dalam aktivitas yang berkontribusi pada kerusakan. Akibatnya, pesan yang disampaikan menjadi tidak konsisten dan sulit membangun kepercayaan publik.

Suara dari Lapangan yang Tak Bisa Diabaikan

Situasi di Merauke menjadi contoh nyata kompleksitas tersebut. Di satu sisi, ada gereja yang secara tegas menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) karena dinilai merusak ruang hidup masyarakat adat. Namun di sisi lain, terdapat juga kelompok yang justru mendukung proyek tersebut.

Pengalaman Johan Kristantara dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggambarkan kondisi di lapangan. Saat turun langsung ke Merauke, ia mendengar kesaksian warga yang terdampak.

“Mereka menceritakan bagaimana PSN ini benar-benar sudah merusak kehidupan, bukan hanya orang asli Papua, tapi juga alam, bahkan mata pencaharian mereka,” ujarnya.

Kesaksian tersebut mendorong 105 sinode anggota PGI untuk menyatakan sikap menolak PSN di Merauke.

Keputusan ini menjadi penegasan bahwa lembaga keagamaan dapat mengambil posisi tegas ketika berangkat dari realitas lapangan, bukan sekadar wacana.

Di tengah dinamika ini, muncul pertanyaan mendasar: di mana posisi agama? Para tokoh lintas iman dalam forum tersebut sepakat, persoalannya bukan pada ajaran agama, melainkan pada praktik para pemeluknya.

Kritik pun datang dari peserta diskusi yang mempertanyakan minimnya narasi lingkungan yang konsisten dari para pemuka agama, serta lemahnya sikap kolektif lintas iman dalam menghadapi isu-isu besar.

Kondisi ini menjadi refleksi keras. Kampanye “No Forest, No Future” yang diusung IRI mengingatkan bahwa gerakan moral tidak bisa lagi berjalan sendiri dalam senyap.

Diperlukan keberanian untuk bersuara lebih lantang dan konsisten, serta memastikan nilai yang diajarkan sejalan dengan praktik di lapangan.

IRI menegaskan bahwa sudah saatnya rumah ibadah memiliki sikap yang lebih tegas dan kolektif. Melindungi hutan bukan sekadar pilihan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral yang tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan ekonomi maupun kekuasaan.

Penulis: Vicka Rumanti