Siapa Rudy Mas'ud sebelum Jadi Gubernur? 3 Kebijakan Kontroversial Bikin Heran

Suara.com - Sosok Rudy Mas’ud dalam tengah menjadi salah satu figur politik yang paling banyak dibicarakan di Kalimantan Timur.

Dari latar belakang pengusaha hingga kini menduduki kursi Gubernur Kaltim, perjalanannya penuh dengan sorotan publik baik prestasi maupun kontroversi kebijakan yang menyertainya.

Di tengah perhatian masyarakat terhadap berbagai keputusan pemerintah provinsi, nama Rudy Mas'ud kembali ramai diperbincangkan karena gaya kepemimpinannya dan sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap menuai pro dan kontra.

Lantas sebenarnya siapa Rudy Mas'ud sebelum menjadi Gubernur Kaltim? Simak penjelasan berikut ini.

Karier Rudy Mas'ud

Dari Dunia Usaha ke Panggung Politik

Sebelum masuk ke dunia politik, Rudy Mas’ud dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di sektor energi dan logistik. Ia membangun bisnis di bidang transportasi bahan bakar, galangan kapal, hingga penyimpanan energi bersama keluarganya.

Beberapa posisi penting yang pernah ia pegang antara lain:

- Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000–2018)
- Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008–2018)

Selain itu, Rudy juga tercatat aktif di berbagai perusahaan lain yang menunjukkan kiprahnya yang kuat di dunia bisnis sebelum terjun ke politik. Beberapa posisi pentingnya antara lain:

- Komisaris PT Istana Gemilang Perkasa (2010-2018)
- Komisaris PT Mashud Bersaudara Internasional (2013-2018)
- Komisaris PT Cakra Buanamas Utama (2014-2015)
- Komisaris PT Barokah Agro Perkasa (2014-2018)
- Komisaris PT Eissu Prima Usaha (2015-2018)
- Direktur Utama PT Cakra Buanamas Utama (2015-2018)
- Direktur Utama PT Eissu Prima Usaha (2015-2018)

Awal Karier Politik Rudy Mas’ud

Langkah Rudy ke dunia politik dimulai saat ia memimpin organisasi Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kalimantan Timur pada 2018. Dari sana, ia kemudian naik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kaltim periode 2020–2025.

Karier politiknya semakin menanjak ketika berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Di Senayan, ia duduk di Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi.

Puncaknya pada Pilkada 2024, Rudy berpasangan dengan Seno Aji dan berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Kaltim dengan perolehan suara lebih dari 55 persen.

Dalam perjalanan karier politiknya, Rudy pernah dua kali terseret isu dugaan politik uang. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut.

Kebijakan Kontroversial Rudy Mas'ud

Program dan Janji Politik

Setelah resmi dilantik pada Februari 2025, Rudy bersama wakilnya meluncurkan program unggulan bernama "Gratispol". Program ini mencakup berbagai sektor seperti:

- Pendidikan gratis
- Layanan kesehatan
- Internet desa
- Bantuan perumahan
- Dukungan sosial keagamaan

Program ini menjadi salah satu janji kampanye utama yang langsung dijalankan pada awal masa kepemimpinannya.

Daftar Kebijakan Kontroversial yang Jadi Sorotan

Meski baru menjabat, sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud langsung menuai perhatian publik.

1. Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Pemprov Kaltim sempat menganggarkan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar. Kebijakan ini langsung menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran. Setelah mendapat sorotan luas, kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan ke pihak penyedia.

2. Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar

Kontroversi lain muncul dari anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Anggaran ini mencakup berbagai fasilitas, mulai dari perbaikan bangunan hingga pengadaan perabot dan sistem keamanan.

Pemerintah daerah menyebut anggaran tersebut bukan hanya untuk satu rumah dinas, melainkan juga kantor dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Tim Ahli dan Isu Dinasti Politik

Selain itu, anggaran untuk tim ahli gubernur serta keterlibatan sejumlah anggota keluarga di jabatan publik turut memicu perdebatan soal transparansi dan potensi konflik kepentingan.

Klarifikasi dan Respons Gubernur

Menanggapi berbagai kritik, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran telah melalui mekanisme resmi pemerintah daerah. Ia juga menyebut bahwa renovasi fasilitas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Selain itu ia pun menegaskan rumah dinas kini telah ditempati dan digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan agar lebih efisien.

Kontributor : Trias Rohmadoni