- Diplomat senior Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
- Dino menyoroti tingginya biaya operasional perjalanan dinas di tengah kondisi ekonomi domestik.
- Kritik tersebut memicu tanggapan pemerintah mengenai efisiensi jumlah rombongan.
Suara.com - Dino Patti Djalal mengkritik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Hal ini membuat sosoknya turut menjadi sorotan.
Lantas seperti apa rekam jejak Dino Patti Djalal?
Profil Dino Patti Djalal
![Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal bersama tokoh diplomasi rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). [Dok. Biro Pers Istana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/05/99430-mantan-wakil-menteri-luar-negeri-dino-patti-djalal.jpg)
Dino Patti Djalal merupakan salah satu diplomat senior Indonesia yang paling dikenal di era modern. Lahir pada 10 September 1965 di Belgrade, Yugoslavia (sekarang Serbia), Dino tumbuh dalam keluarga diplomat.
Ayahnya, Hasjim Djalal, adalah diplomat terkemuka Indonesia. Pengalaman hidup di berbagai negara sejak kecil — seperti Jakarta, Guinea, Singapura, Washington DC, New York, Ottawa, dan Vancouver — membentuk perspektif globalnya yang kuat.
Ia menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dino meraih gelar Bachelor of Arts in Political Science dari Carleton University (Kanada), Master of Arts in Political Science dari Simon Fraser University (Kanada), dan Ph.D. in International Relations dari London School of Economics and Political Science (Inggris).
Latar belakang akademik yang solid ini menjadi modal utama karirnya sebagai diplomat profesional.
Dino memulai karir di Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1987. Ia pernah bertugas di berbagai pos: London (1992-1997), Dili (1999), dan Washington DC (2000-2002).
Pada masa krisis Timor Timur, ia menjadi juru bicara pemerintah Indonesia di PBB, yang menarik perhatian publik. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Urusan Amerika Utara.
Puncak karirnya terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dari 2004 hingga 2010, Dino menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Juru Bicara Presiden, dan Advisor Kebijakan Luar Negeri.
Pada 2010, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat hingga 2013. Selama masa tugasnya, hubungan bilateral Indonesia-AS ditingkatkan menjadi Comprehensive Partnership.
Pada 2014, ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama beberapa bulan di akhir pemerintahan SBY.
Setelah itu, Dino keluar dari pemerintahan dan mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 2015, organisasi masyarakat sipil terbesar di Indo-Pasifik yang fokus pada partisipasi publik dalam diplomasi.
Sosoknya juga aktif sebagai penulis buku laris, pembicara publik, dan pengamat kebijakan luar negeri.
Kritik Dino Patti Djalal terhadap Kunker Prabowo ke Luar Negeri
![Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal bersama tokoh diplomasi rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). [Dok. Biro Pers Istana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/05/25182-mantan-wakil-menteri-luar-negeri-dino-patti-djalal.jpg)
Nama Dino Patti Djalal kembali mencuat ke publik pada akhir Mei 2026. Sebagai pengamat independen, ia mengkritik intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Menurut perhitungannya, sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo menghabiskan satu dari enam hari di luar negeri — menjadikannya salah satu pemimpin dunia dengan frekuensi perjalanan paling tinggi.
Dino menyampaikan kritiknya melalui media sosial dan video analisis. Ia menyoroti bahwa kunjungan kepala negara memakan biaya sangat besar, termasuk pesawat, rombongan, pengamanan, akomodasi, dan logistik.
Satu perjalanan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Di tengah kondisi ekonomi domestik seperti pelemahan rupiah, Dino menilai frekuensi tersebut "tidak lazim dan di luar batas kewajaran".
Ia juga memberikan lima saran konstruktif untuk efisiensi diplomasi:
- Kurangi secara signifikan perjalanan ke luar negeri.
- Manfaatkan lebih banyak diplomasi virtual atau pertemuan di Indonesia.
- Beri peran lebih besar kepada Menteri Luar Negeri untuk kunjungan tingkat menteri.
- Tingkatkan transparansi anggaran perjalanan presiden.
- Fokus pada hasil konkret daripada kuantitas kunjungan.
Kritik ini menuai respons dari pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menanggapi bahwa rombongan Prabowo lebih ramping (50-60 orang) dibandingkan era sebelumnya yang bisa mencapai 120 orang.
Pemerintah juga menekankan capaian diplomasi Prabowo, seperti keanggotaan BRICS dan berbagai kesepakatan strategis.
Meski kritis, Dino selalu menegaskan ia berbicara sebagai patriot dan pendukung diplomasi yang efektif. Ia pernah menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo sendiri, yang menunjukkan kredibilitasnya di mata pemerintah.
Sebagai pendiri FPCI, Dino Patti Djalal konsisten mendorong "nasionalisme unggul" dan partisipasi publik dalam politik luar negeri Indonesia.