7 Cara Mengakhiri Hubungan Kerja yang Benar dan Tetap Profesional, Bukan Asal Pecat

Suara.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi keputusan sulit bagi perusahaan, terutama ketika berkaitan dengan kinerja atau pelanggaran karyawan.

Dalam praktiknya, PHK tidak seharusnya dilakukan secara sembarangan. Ada prosedur, alasan, serta hak pekerja yang perlu diperhatikan agar keputusan tersebut tidak berujung perselisihan.

Selain mengikuti aturan ketenagakerjaan di Indonesia, perusahaan dapat menerapkan praktik HR yang menekankan dokumentasi, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap karyawan.

Berikut tujuh cara PHK karyawan yang benar dan tetap menghargai hak pekerja seperti dikutip dari panduan dari Harvard Business Review (HBR) dan Society for Human Resource Management (SHRM).

1. Siapkan Dokumentasi Kinerja yang Jelas

Sebelum mengeksekusi keputusan, pastikan atasan memiliki bukti mengenai penurunan performa atau pelanggaran yang dilakukan. Catat hasil evaluasi, target yang tidak tercapai, teguran, hingga bukti pelanggaran secara objektif.

Dokumentasi membantu perusahaan menjelaskan dasar keputusan dan menunjukkan bahwa PHK bukan keputusan yang dibuat secara sewenang-wenang.

2. Berikan Kesempatan untuk Memperbaiki

Jika masalahnya berkaitan dengan kinerja, perusahaan sebaiknya menjelaskan kekurangan dan memberikan kesempatan perbaikan.

Salah satu praktik HR yang dikenal adalah Performance Improvement Plan (PIP), dengan target dan periode evaluasi yang jelas.

3. Jangan Mengambil Keputusan karena Emosi

PHK sebaiknya dipersiapkan bersama HR dan, bila diperlukan, penasihat hukum. Keputusan yang dibuat spontan ketika terjadi konflik dapat meningkatkan risiko kesalahan prosedur maupun perselisihan.

4. Sampaikan Secara Privat

Pertemuan PHK idealnya dilakukan secara tertutup dan profesional. Manajer atau HR perlu menyampaikan keputusan secara langsung, bukan mempermalukan pekerja di hadapan rekan kerja atau menyebarkan alasan PHK kepada orang yang tidak berkepentingan.

5. Bicara Singkat, Tegas, dan Empatis

Sampaikan keputusan dengan jelas tanpa bertele-tele. Hindari menyerang karakter pribadi karyawan. Berikan kesempatan untuk memahami informasi mengenai proses selanjutnya, termasuk hak dan kewajibannya.

6. Penuhi Hak Pekerja

Perusahaan wajib menghitung dan memenuhi hak pekerja sesuai alasan PHK dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komponen yang diterima dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau hak lain sesuai ketentuan.

7. Kelola Proses Transisi

Setelah keputusan disampaikan, atur serah terima pekerjaan, pengembalian aset, serta penyesuaian akses sistem secara profesional. Kepada tim, perusahaan cukup menjelaskan perubahan yang diperlukan tanpa membuka informasi pribadi mantan karyawan.

Bolehkah Memecat Karyawan Dadakan?

Tindakan tersebut tidak tepat jika PHK dilakukan secara mendadak tanpa memperhatikan prosedur dan alasan yang sah.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan PHK antara lain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 35 Tahun 2021.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan alasan, prosedur, pemberitahuan, dan pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kasus tertentu, prosedurnya dapat berbeda sehingga sebaiknya perusahaan berkonsultasi dengan HR atau ahli hukum ketenagakerjaan.