Program transmigrasi setelah kemerdekaan di Metro dimulai pada tanggal 12 Desember 1950, ditandai dengan keberangkatan 23 keluarga atau 77 orang trasmigran dari Jawa Tengah menuju daerah Lampung yang selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (Mirwanto Manuwiyoto, 2004:14). Kemudian diikuti pula oleh transmigran pejuang, yang setelah perjuangan bersenjata selesai, laskar-laskar senjata yang tergabung dalam Komando Distrik Militer telah dibubarkan.
Dari sebagian besar mereka adalah para anak-anak desa dan kembali ke desa masing-masing mereka. Namun, karena keaadaan ekonomi yang lemah, maka mereka tidak dapat menjamin kehidupan keluarganya yang telah ikut berjuang sehingga keadaan dirasakan menjadi gawat, sehingga kemudian mereka mengikuti program transmigrasi.
H.J. Heeren dalam penelitiannya menyebut bahwa sistem transmigrasi pertama adalah sistem Jawatan Transmigrasi yang kemudian diikuti oleh sistem Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) yang melakukan demobilisasi bekas pejuang revolusi, yang di dalam sistem BRN itu terdapat banyak organisasi dengan pola pemukimannya sendiri. Para transmigran dari total keseluruhan transmigran dari 1951 hingga 1965, mayoritas ditempatkan di Lampung. Mayling Oey dan Ketut Sudhana Astika (1982:34-35) mencatat tahun 1950 hingga tahun 1959 sedikitnya telah terjadi perpindahahan penduduk sebanyak 54.567 KK atau 224.032 jiwa.
Sedangkan untuk jumlah keluarga dan orang-orang BRN yang dipindahkan oleh BRN ke Lampung tahun 1951-1953 tercatat sebanyak 5.792 keluarga atau 22.189 jiwa, dengan perincian penempatan, Lampung Utara sebanyak 2.441 atau 9,205 jiwa, Lampung Teengah (Metro) sebanyak 1.114 keluarga atau 3.937 dan Lampung Selatan sebanyak 2,237 keluarga atau 9.047 (Di Lampung para transmigran tersebut menempati daerah Lampung Tengah, terutama Metro yang telah berkembang menjadi pusat pemukiman transmigran, sedangkan anggota BRN lebih banyak ditempatkan di Lampung Utara) (H.J. Heeren, 1979:76).
Sebaran transmigran yang paling dominan ada di daerah Punggur, Seputih Raman dan Seputih Banyak, ketiga daerah tersebut terletak sebelah utara Metro, ibu kota Lampung Tengah. Menurut H.J. Heeren, ketiga daerah tersebut belum mendapat aliran air, dan irigasi baru dibuka antara tahun 1953-1958, (H.J. Heeren, 1979:53). Sedangkan transmigran yang telah memilih pemukiman di Punggur dan Seputih Raman telah ada sejak sebelum perang, yakni sebanyak 2 orang di Punggur dan 6 orang di Seputih Raman, dan antarara tahun 1950-1954, transmigran yang datang dan menempati wilayah tersebut sejumlah 57 orang, dengan rincian 48 orang di Punggur, 6 orang di Seputih Raman, dan 3 orang di Seputih Banyak.
Jumlah transmigran yang datang sepanjang tahun 1950-1954 sebanyak 57 orang yang menyebar di Punggur, Seputih Raman dan Seputih Banyak, ditambah dengan informasi yang menjelaskan bahwa 23 keluarga atau 77 orang transmigran yang diberangkatkan pertama kali tahun 1950, juga ditempatkan di daerah Metro. Sesungguhnya, dapat dipahami bahwa pemukiman yang mereka tempati adalah wilayah sekitar Metro, seperti Punggur, Purbolinggo, Sekampung dan Pekalongan, termasuk juga di daerah Seputih Banyak dan Seputih Raman.
Penjelasan tentang daerah tujuan transmigrasi dipertegas juga dalam tulisan Kampto Utomo, yang menerangkan bahwa dii Lampung hanya ada dua tempat yang dibangun proyek-proyek kecil dari Jawatan Transmigrasi yang berara di tanah marga, yaitu: di Kabupaten Lampung Utara tepatnya di Kampung Mesir Ilir (Marga Bahuga) sekaligus sebagai perluasan kolonisasi Belitang (daerah Palembang), dan di Lampung Tengah, tepatnya di Kecamatan Sukadana, yang sebelum perang dimaksudkan sebagai tanah sawah (pengairan Metro) yang sebelumnya diperuntukkan untuk keperluan marga (Marga Gedongwani) sendiri (Joan Hardjono, 1977:28).
Selain itu, para transmigran spontan juga banyak yang mendiami daerah Way Sekampung, mengikuti para transmigran lama (kolonisasi), yang tersebar di beberapa daerah di Rumbia, Punggur dan Gunung Sugih. Pilihan untuk mendiami daerah sekitar Way Sekampung tersebut, karena mempertimbangkan alasan bahwa selama ini para transmigran menggantungkan harapan pada aliran Way Sekampung untuk pengairan sawah dan bercocok tanam.
Batas daerah transmigrasi yang masuk dalam wilayah Metro, meliputi Rumbia, Punggur, Gunung Sugih, Purbolinggo dan Sumbersari, dengan penjelasan bahwa Metro sebagai pusat pemerintahan waktu itu menjadi daerah transmigrasi yang sudah di buka, sedangkan Rumbia dan Gunung Sugih menjadi daerah transmigrasi yang akan dibuka, dan Punggur menjadi daerah transmigrasi yang akan pertama kali akan dibuka. Meski begitu transmigrasi lewat jalur keluarga sebenarnya juga terus bertambah di daerah Sumbersari, Bantul Metro. Sebagaimana dijelaskan Hardjo Wijono (102 tahun), transmigran atau penduduk yang berpindah ke Metro selalu ada setiap tahun, terutama setelah kemerdekaan. Termasuk dirinya yang datang ke Metro setelah gagal mengikuti program kolonisasi tahun 1936 di Sulawesi.
Metro sebagai daerah yang diresmikan pada tahun 1937 menjadi pusat dari program kolonisasi Hindia Belanda telah berkembang pesat dan menjadi daerah yang dengan pertumbuhan penduduk paling padat, sehingga tidak memungkinkan lagi menjadi daerah tujuan transmigrasi. Selain itu Metro juga memang telah direncanakan menjadi daerah metropolis (H.R. Rookmaker, 1937) sehingga Metro lebih dikembangkan sebagai pusat keramaian, yang di dalamnya telah berdiri perkantoran, seperti kantor polisi, kantor kontrolir, kantor pos, rumah sakit atau klinik layanan kesehatan dan kantor-kantor pelayanan publik lainnya sebagai pusat pemerintahan, termasuk juga pasar, tempat ibadah (masjid dan gereja), alun-alun dan penerangan listrik (Sjamsu, 1960:48).Perkembangan Metro memang tergolong lebih cepat dibandingkan dengan daerah pertama yang menjadi tujuan kolonisasi pertama, Begelan, Gedong Tataan.
Pada tahun 1950 juga telah berdiri Sekolah Tablig milik perserikatan Muhammadiyah, saat itu Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung dipimpin oleh H. Sulaeman Hetami sebagai ketua dan sekretarisnya adalah Bahiram Bakar. Muhammadiyah Lampung pada periode tersebut, selain membangun Sekolah Tablig di Metro juga membangun Sekolah Guru di Kotabumi, Lampung Utara, (Anas Habib Ritonga, 2021: 112). Bukan hanya itu, beberapa sekolah dalam bentuk lembaga kursus pertanian dan lembaga kursus lainnya juga berdiri di Metro. Sekitar tahun 1945, tepatnya setelah Jepang menyerah, warga Tionghoa mendirikan sekolah Chung Hwa Sie Siauw atau yang lebih dikenal sebagai Sekolah Cino. Sekolah tersebut didirikan secara gotong-royong dengan melibatkan semua warga keturunan Tionghoa yang tersebar di semua kabupaten yang ada di Lampung, dan dibuka untuk semua golongan masyarakat,.
Kondisi ideal Metro sebagai daerah kolonisasi atau transmigrasi yang berkembang sangat pesat juga ditandai dengan hadirnya beberapa toko yang menyediakan kebutuhan masyarakat, tempat pengisian bahan bakar, pasar dengan pangkalan bus dan pusat-pusat keramaian lainnya, menjadikan Metro memiliki lahan yang terbatas untuk menjadi tujuan transmigrasi berikutnya. Jika pun ada transmigran yang memilih pemukiman di Metro, hanya dimungkinkan dilakukan oleh transmigran-transmigran lokal, yaitu para transmigran yang telah ada di Lampung kemudian pindah tempat, atau keluarga atau kerabat yang berkunjung ke Metro kemudian memilih untuk bertempat tinggal di Metro, sehinga secara resmi tidak tercatat dalam Jawatan Transmigrasi atau Departemen yang mengurus perpindahan penduduk.
Transmigran lokal ini diakui oleh H.J. Heeren sebagai bagian dari peristiwa perpindahan penduduk dalam daerah tertentu, jadi dari daerah Lampung yang satu ke daerah lainnya. Migrasi ini terutama diakibatkan oleh pembagian tanah yang terlalu kecil sebelum perang. Oleh karena itu, generasi muda atau transmigran sesudah beberapa tahun merasa kekurangan tanah. Termasuk juga kurang suburnya tanah karena tidak terjangkau irigasi seringkali menjadi penyebab terjadinya transmigrasi lokal.
Dengan demikian setelah kemerdekaan Republik Indonesia progra, transmigrasi tidaklah bertujuan semata untuk melanjutkan program kolonisasi pada era Hindia Belanda atau sekadar perpindahan penduduk untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, melainkan juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat atau menciptakan kesejahteraan bersama.
