REGIONAL:
Metro, Suara.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya menyinergikan penerapan implementasi Kurikulum Merdeka dengan menggandeng pemerintah daerah.
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto mengatakan, kolaborasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini selain untuk pemulihan pembelajaran juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Saat kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah, Wardani menyampaikan salah satu urgensi pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah peningkatan capaian pembelajaran siswa dalam aspek-aspek yang paling esensial, di antara numerasi dan literasi.
Kedua aspek ini tercermin dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA), yaitu asesmen yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kepada anak-anak usia 15 tahun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, guna mengetahui kemampuan mereka di bidang membaca, matematika, dan sains.
"Kita mengejar nilai PISA di 2024 terutama nilai literasi dan numerasi itu, salah satunya dengan Kurikulum Merdeka dan didukung Platform Merdeka Mengajar," ungkap Wardani saat mengunjungi Dinas Pendidikan Surakarta dan beberapa sekolah di Surakarta, Selasa (26/7).
Wardani juga menjelaskan, Platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah platform yang dirancang untuk membantu guru dan satuan pendidikan mengakses berbagai materi pembelajaran untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
Di dalam platform ini pula, guru dapat mendapatkan referensi dan pemahaman untuk penerapan Kurikulum Merdeka. Ia juga menyampaikan, sejak Kurikulum Merdeka diluncurkan, Kemendikbudristek memberi kebebasan bagi satuan pendidikan untuk menerapkan secara utuh, atau masih menggunakan Kurikulum Darurat atau Kurikulum 2013.
Wardani juga menyampaikan banyaknya miskonsepsi yang terjadi dalam implementasi Kurikulum Merdeka juga menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.
“Sesungguhnya implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri saat ini bukan merupakan keharusan atau kewajiban, namun sebuah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesiapan satuan pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu Wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan dukungannya dalam keikutsertaan penerapan Kurikulum Merdeka secara mandiri yang dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayahnya. Gibran juga mengajak para satuan pendidikan terutama para guru untuk dapat bersama belajar dan berbagi.
"Saya Gibran Rakabuming, Wali kota Surakarta, siap mendukung sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri demi pembelajaran berpihak kepada murid-murid kita. Saya mengajak Ibu dan Bapak Guru untuk saling belajar dan berbagi, gunakan berbagai sumber belajar yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Selamat dan sukses untuk seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka khususnya di Surakarta dan seluruh Indonesia, teruslah berproses, berdaya, dan berkembang untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia."ujar Gibran dalam video yang ditayangkan dalam pertemuan tersebut.
Dukungan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ahyani, yang juga hadir menerima kunjungan tim Direktorat SMK di hari yang sama.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka," kata Ahyani. Ahyani mengimbau agar tenaga pendidik untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka dengan mendorong pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, serta memberdayakan dan mengaktivasi komunitas belajar.
Saat ini data yang sudah di akses di dashboard Implementasi Kurikulum Merdeka bahwa jumlah sekolah di Kota Surakarta yang terdaftar IKM ada 346 namun jumlah sekolah yang login ke PMM baru 341, jumlah guru terdaftar di IKM ada 7713 dan yang baru mengajses ke PMM sejumlah 3.766.
TERPOPULER
