Momen Harnas UMKM, MenKopUKM Sebut Transformasi Digital Kunci UMKM Pulih dan Tahan Resesi

Metro, Suara.com- Pada puncak Peringatan Hari Nasional (Harnas) UMKM tahun 2022 di Bandung, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM untuk pulih dari pandemi dan membuatnya semakin kuat bertahan menghadapi ancaman resesi.

Hal tersebut disampaikan Teten Masduki dalam acara Peringatan Harnas UMKM di Cihampelas Walk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/8). Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Harnas UMKM sebagai dukungan bagi para pelaku UMKM agar cepat pulih dan mampu bertahan di tengah ancaman resesi global.

“Saat ini perekonomian Indonesia pulih lebih cepat dibanding negara-negara lain yaitu tumbuh 5,44 persen pada semester I tahun 2022,” kata Menteri Teten.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk mempertahankan perekonomian domestik tetap aman melalui sejumlah kebijakan seperti program sosial, pemberian subsidi, suku bunga, dan penguatan produk dalam negeri khususnya UMKM dalam beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

"Terutama program digitalisasi yang sangat masif telah membuat UMKM mampu bertahan dan bahkan berekspansi pada masa pandemi," kata MenKopUKM Teten Masduki.

Turut mendampingi MenKopUKM, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rahman, serta dihadiri oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar, dan Bupati serta Wakil Bupati seluruh Indonesia.

Menteri Teten mengatakan, perekonomian dunia selanjutnya diprediksi masih tumbuh lebih lambat. Bahkan IMF telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun 2022 dan tahun depan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen. 

"Untuk itu kita perlu terus menjaga ekonomi domestik sebagai sumber pertumbuhan dan khususnya UMKM. Tetapi kita juga perlu menciptakan peluang untuk perluasan pasar luar negeri," katanya.

Di satu sisi, adopsi teknologi dan inovasi digital berpotensi untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan pemulihan ekonomi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2020-2030 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Diakui MenKopUKM, selama dua tahun pandemi mendorong UMKM bertransformasi digital, 19 juta UMKM saat ini masuk dalam ekosistem digital, tumbuh sekitar 137 persen dari sebelum pandemi. “Kita optimistis target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai, termasuk di dalamnya target 1 juta produk UMKM on-boarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022,” katanya.

Saat ini Menteri Teten mengatakan, tidak hanya e-commerce yang bertumbuh, platform lainnya juga berkembang seperti penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi (edutech), properti berbasis teknologi (property-tech), transportasi online (ride hailing), dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi (healthtech). Pada 2030, nilai transaksi digital di Indonesia diperkirakan mencapai masing-masing Rp160,4 triliun, Rp575 triliun, Rp202,4 triliun, Rp401 triliun, dan Rp471,6 triliun.

"Konsumsi masyarakat harus didorong  bagaimana daya beli masyarakat diperkuat, menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat membeli dan belanja produk dalam negeri atau produk UMKM," kata MenKopUKM.

Contohnya komoditas khusus yaitu minyak goreng. KemenKopUKM saat ini mulai dengan program minyak makan merah, petani difasilitasi dari pengolahan, pembangunan pabrik, yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak.

Kemudian juga substitusi impor kacang kedelai dengan kacang koro. "Ini sama enaknya dengan kedelai bisa menjadi bahan pembuatan tempe maupun kecap jadi lebih produktif. Kami sedang menyiapkan ekosistemnya yang juga perlu kerja sama berbagai pihak. Bahkan kami sudah hitung kebutuhan tiap daerah, kita perlu mengajak para pelaku koperasi tempe tahu untuk memproduksinya dengan kacang koro," kata Menteri Teten.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KemenKopUKM dengan Himbara, Asosiasi, dan Lembaga Keuangan lainnya dalam pengembangan SKOPI.