Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepakat menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana mati," ungkap Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, Senin (13/2/2023).
Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut, salah satunya soal Sambo yang berprofesi sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri.
"Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat," kata Wahyu.
Secara umum, putusan ini berarti mengancam Sambo untuk berhadapan dengan regu tembak. Namun seperti apakah detail pelaksanaan hukuman mati yang akan dijalani Sambo tersebut? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.
DASAR PELAKSANAAN PIDANA MATI
Pidana mati atau hukuman mati merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan pidana pokok terberat setelah pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.
Sementara menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, hukuman mati atau pidan amati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Merujuk pada Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan, yakni dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
Baca Juga: Saksikan Pelepasan 524 PMI ke Korea, Pos Indonesia Siap Bantu Keperluan Pekerja Migran Indonesia
Namun ketentuan di Pasal 11 KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/21964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer, yakni terpidana ditembak sampai mati.
TAHAPAN PELAKSANAAN PIDANA MATI
Secara umum, eksekusi pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
Merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) UU 02/Pnps/1964, regu tembak itu terdiri dari seorang Bintara dan 12 orang Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira.
Spesifik dijelaskan di Pasal 4 Perkapolri 12/2010, pelaksanaan pidana mati dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:
1. Persiapan
