Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni mendukung imbauan pemerintah agar para pejabat negara tidak memamerkan kemewahan atau hidup hedon.
Diketahui, gaya hidup mewah pejabat negara menjadi sorotan usai ada anak pejabat yang terjerat kasus penganiayaan.
Anak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga kerap memamerkan kendaraan mewah di akun media sosial miliknya.
Tak lma berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kepada jajaran DJP untuk membubarkan klub motor gede atau moge di lingkungan DJP. Terkait hal itu, Sahroni mengatakan ia mengapresiasi putusan pembubaran itu.
"Termasuk pembubaran komunitas motor di salah satu institusi yang juga dinilai sah saja dilakukan," kata Sahroni di sela pelantikan pengurus HDCI di Semarang, Jumat malam (3/3/2023).
Meski begitul ia menilai sah-sah saja pejabat negara berharta fantastis asal bisa dipertanggungjawabkan.
"Bagaimana harta fantastis seorang pejabat, seyogianya tidak normal, tidak wajar," kata Ahmad Sahroni.
Sahroni mengatakan jika pejabat tersebut bisa mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya dan dilaporkan kepada KPK, hal tersebut sah-sah saja.
"Menurut saya sah saja kalau bisa dipertanggungjawabkan," tambah Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Baca Juga: Resep Soto Betawi Kuah Susu, Lezatnya Cocok untuk Sajian Buka Puasa
Kepada para pejabat negara, khususnya eksekutif, Sahroni mengimbau untuk selalu melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara teratur.
"Saya sampai 2022 selalu menyampaikan LKHPN secara teratur, karena itulah kewajiban pejabat," tambahnya.
Sementara itu, pengurus HDCI dari berbagai wilayah di Indonesia hadir dalam acara pelantikan yang digelar di Hotel Padma Semarang itu.
Puluhan Harley Davidson dan mobil super milik para anggota HDCI tersebut terparkir tempat parkir hotel yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang itu.
