Mahfud Sebut Kejagung Telah Teliti Tangani Kasus Johnny G Plate: Keliru Sedikit Saja, Bisa Dituduh Politisasi Hukum

Menkopolhukam Mahfud MD menilai Kejagung telah berhati-hati menangani kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.

Menurut Mahfud, kasus yang menjerat politisi Partai NasDem tersebut selalu beririsan dengan tudingan politisasi. Terlebih tahun ini merupakan tahun politik.

"Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi."

"Keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik," kata Mahfud dalam unggahan di akun media sosial Instagram resmi @mohmahfudmd, dikutip Kamis (18/5/2023).

Karena itu, Mahfud yakin Kejagung telah mengantongi dua alat bukti yang kuat hingga menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.

Apabila Kejagung menunda penetapan tersangka itu, manakala telah mengantongi dua alat bukti yang kuat, maka itu menurutnya justru bertentangan dengan hukum.

"Jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum."

"Jika sudah cukup dua alat bukti, (maka) memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan," jelas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud MD pun meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan yang berjalan atas kasus Johnny G Plate tersebut.

Mahfud pun menegaskan dirinya akan mengawal kasus ini.

"Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Sebagai Menkopolhukam, saya akan terus mencermati dan mengawal," kata dia.

Sebelumnya di Pekanbaru, Riau, Rabu malam (17/5), Mahfud juga menyampaikan Kejagung telah cukup teliti dan berulang kali memeriksa dugaan korupsi BAKTI Kominfo sebelum menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.

Dia menyebut penetapan tersangka itu menunggu waktu yang tidak singkat. Karena penyidik Kejagung memerlukan waktu kembali mengecek dan mendalami kasus agar penetapan tersangka Johnny tidak menjadi isu politik.

"Saya katakan, hati-hati, ini ada unsur politiknya, beririsan; tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya, dua alat bukti cukup, dan Anda yakin dibawa ke pengadilan bisa membuktikan, segera tersangkakan."

"Sebenarnya, ini sudah agak tertunda satu atau dua minggu ya, karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik," ujar Mahfud MD.