REGIONAL:
Ponpes Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhir-akhir ini tengah menuai sorotan tajam. Hal ini lantaran sejumlah kontroversi yang membuat warga resah.
Seperti dugaan mengajarkan ajaran sesat hingga menyanyikan lagu hingga salam Yahudi.
Pekan lalu bahkan Ponpes Al Zaytun didemo massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM).
Mereka meminta pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag) hingga MUI bertindak tegas terkait kontroversi Ponpes Al Zaytun.
Ada juga warga yang meminta mencabut izin Ponpes Al Zaytun. Hal itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Dibekukan dulu izinya pak?" tulis salah satu netizen dalam kolom komentar postingan Instagram Ridwan Kamil terkait tim investigasi Ponpes Al Zaytun, dikutip Selasa (206/2023).
Menanggapi komentar netizen, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pencabutan izin Ponpes Al Zaytun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"@ndratea izin Al Zaytun kewenangan Kementrian Agama, bukan pemkab atau Pemprov," tulis @ridwankamil.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya membentuk tim investigasi yang terdiri dari sejumlah pihak terkait polemik Ponpes Al Zaytun.
Mulai dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemprov Jawa Barat.
Ridwan Kamil memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
"Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fiqih, syariat, dan lain sebagainya juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan tindakan lain bisa disimpulkan," kata dia Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/6/2023).
Ridwan Kamil menjelaskan, tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa (20/6) selama tujuh hari ke depan.
Ada dua sasaran yang harus dihasilkan tim investigas. Yakni merespon keresahan yang ada di masyarakat, dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu.
Pasalnya, dia menyebut beberapa kali Ponpes Al-Zaytun itu menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.
"Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya upaya yang terukur," kata dia.
Sehingga untuk saat ini, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun terhadap Ponpes Al-Zaytun.
Karena akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi itu.
"Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu," kata Ridwan Kamil.
TERPOPULER
