Ketegangan di Internal Parpol Tak Akan Dialami PDI Perjuangan

Doddy Rosadi Suara.Com
Minggu, 20 April 2014 | 14:34 WIB
Ketegangan di Internal Parpol Tak Akan Dialami PDI Perjuangan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. (Antara/Izmar Patriski)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ahmad Basarah mengklaim PDI Perjuangan memiliki konstelasi lebih stabil daripada partai politik lain dalam menghadapi persoalan internal partai.

"Kalau dibandingkan parpol lain, di PDI Perjuangan kontelasi relatif lebih stabil," kata Basarah dalam acara diskusi di kawasan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Dia mengatakan, secara umum ada beberapa tikungan tajam yang membuat ancaman eksistensi di partai politik dan konstelasi politik. Ancaman itu akan meningkat menjelang suatu pemilihan, baik Pemilihan Ketua Umum yang baru, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden.

Menurutnya, peningkatan konstelasi internal partai tidak akan terjadi lantaran Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang telah memimpin partai lebih dari 20 tahun. Selain itu, Megawati juga memiliki hak prerogatif mandatoris partai setelah didaulat dalam Kongres partai berlambang banteng itu.

Dia mencontohkan, jika dalam pemilihan capres dan cawapres,  di partai lain akan muncul konstelasi, tidak demikian halnya di PDI Perjuangan.

"Dalam kongres jelas, perihal capres dan cawapres serta kapan diumumkan, itu diserahkan kepada Ketum sebagai pemegang mandat, dan tanggal 14 Maret sudah digunakan kewenangan itu dengan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres dari PDI Perjuangan. Itu sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme pengambil keputusan di partai. Keputusan Bu Mega adalah sah dan legal secara konstitusional secara kepartaian," katanya.

Karena itu, tambahnya, keputusan Megawati soal menggugurkan asumsi banyak orang bahwa sistem PDI Perjuangan adalah oligarkis, jauh dari demokratis.

"Dengan ditetapkan Jokowi mengugurkan (asumsi) itu dan menjawab (asumsi) itu. PDI Perjuangan punya cara demokrasi, ala PDI Perjuangan. Mudah-mudahan keputusan ini bisa bawa maslahat untuk Indonesia dan memberikan pembelajaran kepada partai politik lain," tuturnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI