Suara.com - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyatakan perusahaannya tidak melanggar undang undang dan peraturan pajak, saat mengajukan keberatan wajib pajak pada 1999 lalu.
Tanggapan itu menyusul dugaan skandal korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin malam, Senin (21/4/2014).
Jahja dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Kantor Pusat BCA, Jl Moh Thamrin no 1, Jakarta, Selasa (22/4/2014), mengungkapkan kalau BCA telah memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya melalui prosedur dan tata cara perpajakan yang berlaku.
"Kami juga layak memberikan opini atas kejadian ini, proses yang BCA tempuh, BCA sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban wajib pajak," ujar Jahja.
Kasus ini mencuat setelah Hadi ditetapkan sebagai tersangan dengan tudingan menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Dirjen Pajak tahun 2002 sampai 2004.
Dia diduga berperan mengubah surat rekomendasi bawahannya yang menolak keberatan pajak yang diajukan Bank BCA untuk tahun pajak 1999.
Hadi malah meloloskan dan menerima permohonan keberatan pajak atas non performance loan senilai Rp5,7 triliun. Akibat aksinya ini negara diperkirakan merugi hingga Rp375 miliar.
Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto melengkapi kalau Hadi Purnomo dikenakan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
TERPOPULER
