Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan partai politik atau gabungan partai yang dapat mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif 2014.
"Bila berdasarkan jumlah kursi berarti hitungannya 20 persen dari 560 kursi DPR atau 112 kursi. Artinya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 112 kursi di DPR dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres," kata Ferry Kurnia, Senin (12/5/2014).
Ferry Kurnia menambahkan selain berdasarkan jumlah kursi, pengajuan pasangan capres dan cawapres dapat dilakukan berdasarkan perolehan suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.
"Untuk menentukan angka 25 persen perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR akan diketahui setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional," kata Ferry.
Pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2014 dibuka tanggal 18 Mei sampai 20 Mei 2014.
Terkait siapa yang mendaftar, kata Ferry, untuk para pejabat negara yang akan maju sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pejabat negara yang dimaksud adalah menteri, ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara bagi kepala daerah yang akan maju sebagai capres atau cawapres, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, harus meminta izin kepada presiden. Izin tersebut dibuat dalam bentuk surat.
"Surat izin itu wajib disampaikan kepada KPU dan menjadi salah satu dokumen persyaratan saat pendaftaran menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," kata Ferry.
