Suara.com - Sampai menjelang hari-hari terakhir menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrat belum juga memutuskan siapa capres atau cawapres yang akan mereka usung di Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Di tengah belum pastinya siapa jago Demokrat, muncul wacana partai berlambang mercy tersebut bakal berkoalisi dengan Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga sama-sama belum mantap memutuskan figur capres atau cawapres. Wacananya, bila kedua partai mengikat janji, maka capresnya tokoh hasil konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat. Sedangkan cawapresnya dari Partai Golkar, tapi bukan Aburizal Bakrie, melainkan Sultan Hamengkubuwono X.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi menjelang pilpres. Namun, untuk meminang Sultan, Mubarok cenderung pesimistis hal itu dilakukan Partai Demokrat.
“Kalau Sultan, saya kira tidak,” kata Mubarok kepada suara.com, Rabu (13/5/2014).
Menurut Mubarok, Raja Yogya itu tidak akan menjanjikan kemenangan bagi partai di bursa Pilpres 2014. Pasalnya, kata Mubarok, daya tarik Sultan untuk menyedot pemilih tidak kuat secara nasional.
“Pak Sultan tidak punya magnet. Magnet nasional tidak kuat. Kalau untuk Yogya okelah dia,” kata Mubarok.
Lantas siapa figur yang akan diusung Partai Demokrat? Mubarok mengatakan Partai Demokrat baru akan mengumumkan hasil konvensi capres pada Kamis (15/5/2014).
“Kita tidak bisa menebak. Publik yang menilai,” kata Mubarok. “Juga mengenai koalisi, kita tunggu saat sampai saat-saat akhir.”
Partai Demokrat merupakan partai pemerintah yang berkuasa selama dua periode berturut-turut. Seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang menjebloskan sebagian petinggi partai tersebut ke balik jeruji besi, perolehan suara partai ini di Pemilu 2014 anjlok, hanya 12.728.913 suara atau 10,19 persen secara nasional. Tentu saja angka itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres. Jumlah suara partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini berada di bawah Partai Gerindra.
