REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah elemen masyarakat menduga ada pontesi penyalahgunaan jabatan maupun fasilitas negara pada masa kampanye pemilu presiden (pilpres) 2014 oleh kepala daerah maupun menteri di pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang masih aktif.
Data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Parliementary Center (IPC) serta Indonesia Budget Center (IBC), ada 25 kepala daerah, baik Gubernur atau Walikota/Bupati, yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dalam pilpres 2014.
"Dari data yang kami himpun ada 35 orang pejabat negara yang ikut serta menjadi tim sukses atau pendukung pasangan calon. Ini berpotensi terdapat penyalahgunaan jabatan maupun fasilitas negara pada masa kampanye pilpres," ujar peneliti IBC Roy Salam di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Dari 35 menteri dan kepala daerah itu, belum ditambah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa yang menjadi anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Roy menambahkan, keikutsertaan menteri dan kepala daerah menjadi tim kampanye pada pilpres berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan baik dari pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik.
Dia juga takut bila dengan jabatannya itu memanfaatkan dana sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres, serta adanya potensi politisasi birokrasi atas keterlibatan kepala daerah.
Roy menerangkan, dengan jabatannya, tim sukses ini memberikan ruang terseretnya struktur dan jajaran birokrasi sebagai mesin pemenangan.
"Bahkan banyak dari mereka menjadi ketua tim sukses di daerah," katanya.
Sementara itu, Peneliti ICW Abdullah Dahlan mulai menyangsikan sepuluh menteri yang ikut menjadi tim pemenangan salah satu capres-cawapres. Menurutnya, hal itu akan membuat kinerja kementerian menjadi tidak fokus.
"Karena sudah masuk sebagai tim sukses ataupun menyatakan dukungan, nantinya mereka tidak 'concern' pada kerja kementrian tapi lebih pada pemenangan. Jadi sudah tidak fokus. Bahkan kalau masuk dalam tim pemenangan memungkinkan sumber kementrian menjadi modal politik," ujar Dahlan.
TERPOPULER
