Infografis
Suara.com - Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa lembaga tersebut merasa perlu berkoordinasi dengan TNI terkait masukan yang diberikan kepada Bawaslu.
"Untuk ke depan itu, makanya kami undang TNI, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan ke depan. Mungkin ada informasi yang didapat pengawas, atau ada juga hal-hal yang perlu disampaikan Panglima TNI, (soal) apa saja yang perlu diwaspadai Bawaslu," tutur anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Hal itu dikatakan Nelson terkait panggilan Bawaslu untuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, yang hari ini tidak dipenuhi. Menurut Nelson, undangan ini dilayangkan untuk mengetahui dan meneruskan rekomendasi yang perlu dilakukan terhadap kasus Babinsa.
Meski Panglima sendiri sudah menegaskan bahwa TNI harus netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini, namun pernyataan itu dinilai belum cukup. Oleh karena itulah, menurut Nelson, dibutuhkan pertemuan antara TNI dan Bawaslu.
"Supaya tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa TNI tidak netral, atau meragukan netralitas TNI. Padahal Panglima selalu menekankan bahwa TNI tetap netral, dan TNI tidak akan melakukan kegiatan apa pun dalam Pemilu kecuali atas permintaan KPU atau Polri (untuk keamanan)," katanya.
Namun, Nelson mengaku belum tahu jadwal selanjutnya, terkait apakah Moeldoko perlu diajak berdiskusi lagi guna memberikan rekomendasi untuk kasus-kasus seperti ini.
"Kami masih berharap, mungkin entah Panglima undang kami, atau kami undang Panglima. Intinya, tetap diperlukan koordinasi. Bukan hanya dengan TNI, dengan lembaga lain kami juga akan koordinasi, terkait dengan upaya kita melakukan pencegahan, supaya tidak terjadi pelanggaran," tuturnya.
