Mengenai pemerintahan bersih, Jokowi mengatakan hal itu bisa dilakukan apabila ada dua hal. Pertama, pembangunan sistem.
“Seperti apa? telah kita lakukan dan kita buktikan, di e budgeting e purchasing, e catalog, audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira itu perlu. Itu bisa, apabila kami diberi amanah pegang pemerintahan,” kata Jokowi.
Kemudian, kata Jokowi, pola rektrutmen aparatur yang benar dan seleksi yang terbuka sehingga yang pegang pimpinan, baik di kementerian maupun lembaga lainnya, melalui pola yang benar. Jadi, katanya, bukan karena KKN.
JK menambahkan pentingnya kepastian hukum. Ia mengatakan untuk menegakkan hukum, maka pemimpinnya harus taat pada HAM, tidak mungkin sebaliknya.
