Suara.com - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota segera menertibkan penduduk pendatang.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi eksodus para pekerja seks komersial (PSK) dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur.
"Pemerintah kabupaten/kota harus memperketat masuknya orang ke Bali. Jangan sampai tidak memiliki identitas jelas dan pekerjaaan yang jelas juga," katanya di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu (11/6/2014).
Menurut dia, pengetatan identitas berupa KTP dan identitas jelas lainnya merupakan salah satu kebijakan khusus.
Pihaknya telah mencium adanya kedatangan sejumlah PSK setelah Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly.
"Sudah ada (kedatangan PSK Dolly) ke Jembrana. Kami minta aparat keamanan untuk mengecek identitas," ujar mantan Wakil Bupati Badung itu.
Namun dia tidak mengetahui pasti berapa jumlah PSK Dolly yang telah pindah ke Jembrana tersebut.
"Sudah ada kami temui. Tetapi kita kembalikan lagi ke wilayahnya," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan aparat keamanan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, Majelis Desa Pakraman, dan aparat desa seperti kepala desa dan lurah untuk melakukan razia kependudukan.
"Langkah utama kami dengan kepala desa dan lurah untuk melakukan penegakan dan tertib identitas terhadap para pendatang dari Jawa. Maaf, saya tidak ada tendensius diskriminasi karena penutupan Dolly itu akan berpengaruh terhadap Bali," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu. (Antara)
