Suara.com - Junta militer Thailand, pada Senin (30/6/2014), mengatakan akan merombak sistem pemilihan umum di negeri itu. Pengumuman itu disampaikan setelah pemimpin junta, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa pemilihan umum akan digelar pada akhir 2015.
Thailand dikuasai militer sejak 22 Mei silam melalui kudeta tidak berdarah, setelah selama enam bulan demonstrasi antipemerintah membuat negara negara itu lumpuh.
Sekretaris bidang pertahanan Surasak Kanchanarat mengatakan bahwa reformasi partai politik, desentralisasi kekuasaan, dan penyelidikan serta hukuman bagi kelompok pelaku kecurangan pemilu kini menjadi agenda prioritas militer.
"Kami akan berdiskusi tentang rintangan dalam pemilihan umum dan pemberantasan korupsi," kata Surasak, sebelum militer menggelar pertemuan dengan komisi pemilihan umum Thailand.
Junta yang secara resmi dikenal dengan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban sebelumnya telah membatalkan konstitusi Thailand dan Ocha-chan mengatakan bahwa undang-undang baru akan disiapkan pada Juli.
Kepala angkatan bersenjata Thailand itu juga mengatakan bahwa sebuah kabinet sementara akan diumumkan pada September dan akan membentuk sebuah dewan reformasi yang akan menyusun konstitusi jangka panjang. (Reuters)
