REGIONAL:
Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron menyesalkan manajemen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di Hongkong hingga diduga mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih.
"Soal pemungutan di Hongkong itu inti persoalannya pada manajemen, bagaimana KPPSLN mengelola waktu dan tempat. Pemungutan suara di luar negeri ini pengaturannya berbeda sekali dengan di dalam negeri. Kami sangat menyayangkan sifat manajemennya sehingga sampai kejadian seperti itu," kata Daniel ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (7/7/2014).
Terkait keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pemerintah Hongkong, Daniel mengatakan penyelenggara Pemilu tidak dapat memaksakan untuk meminta penambahan waktu.
Namun, lanjut Daniel, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki seharusnya KPPSLN dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan pemilih dengan menyediakan sejumlah alternatif penyelesaian masalah.
Sementara Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah juga menyatakan hal serupa.
Dia menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh petugas KPPSLN karena mengabaikan saran dari perwakilan Migrant Care di Victoria Park untuk mencari alternatif dalam mengakomodasi hak pemilih.
"Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00 disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Seperti yang beredar dalam video jejaring sosial, ratusan warga negara Indonesia pemilih melancarkan aksi protes karena merasa dihalangi-halangi untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014)
Ratusan WNI tersebut protes karena ketika mereka tiba di Victoria Park, tempat belasan TPSLN didirikan, setelah pukul 17.00 waktu setempat.
TERPOPULER
