Migrant Care Minta KPU Gelar Coblos Susulan di Hongkong

Suara.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta lembaga penyelenggara Pemilu menggelar pemungutan suara susulan untuk warga Negara Indonesia pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena KPPSLN sudah menutup TPSLN.

"Kami meminta lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi banyak pemilih di Hongkong, yang sebagian besar adalah buruh migran, agar dapat menggunakan hak pilih mereka untuk Pilpres," kata Anis di Jakarta, Senin (7/7/2014).

Dia menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) karena mengabaikan saran dari perwakilan Migrant Care di Victoria Park untuk mencari alternatif dalam mengakomodasi hak pemilih.

"Sejak pagi, pemilih sudah memadati separuh lapangan (Victoria Park). Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00 disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Seperti yang beredar dalam video jejaring sosial, ratusan warga negara Indonesia pemilih melancarkan aksi protes karena merasa dihalangi-halangi untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014)

Ratusan WNI tersebut protes karena ketika mereka tiba di Victoria Park, tempat belasan TPSLN didirikan, setelah pukul 17.00 waktu setempat.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memastikan tidak akan menggelar pencoblosan ulang di Hongkong, menyusul kasus kericuhan di TPS Victoria Park, Hongkong.

Husni yang ditemui di kantor KPU Jalan Imam Bonjol no.29, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014), tetap berkeras kalau kericuhan dipicu karena memang alasan waktu pencoblosan yang sudah usai.

"Jadi pemungutan suara itu kan memang harus dipastikan mulai jam berapa dan berakhir jam berapa. Karena khusus untuk Hongkong pemilih kita itu terdaftar itu diatas 100 ribu, jadi kita menggunakan fasilitas umum. Itu sudah merupakan sesuatu yang baik dibandingkan negara lain," kata Husni. (Antara)