Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan koalisi permanen tidak akan pernah berjalan di sistem presidensiil seperti yang dianut Indonesia saat ini. Model seperti itu, katanya, hanya mungkin diterapkan di sistem parlementer karena jatuh bangunnya pemerintah ditentukan oleh parlemen berdasar isu-isu yang berkembang.
"Di sistem presidensiil, pergantian presiden lima tahunan. Jadi, isu-isu akan dikanalasisasi di hak angket, bertanya, menyatakan pendapat. Ketidakefektifan tersebut bisa dilihat di sekgab, bagaimana koalisi akan mencair karena kepentingan subyektif parpol-parpol," kata Eva kepada suara.com, Selasa (15/7/2014).
Eva menambahkan, pelembagaan koalisi di Senayan tidak searah dengan komitmen penguatan praktik-praktik sistem presidensiil karena pada hakikatnya tidak ada oposisi.
PDI Perjuangan, lanjut Eva, bersikap oposisi secara individu dan tidak membangun blok di DPR dengan sesama oposisi, Partai Gerindra dan Partai Hanura.
"Blocking tidak permanen, tapi berdasar isu karena kami menghormati nilai-nilai konstitusi untuk mengembangkan gotong royong, persatuan bangsa dan tentu pro rakyat," kata Eva.
"Kabinet SBY yang pro rakyat tidak kita tentang, tapi jika merugikan, kita protes. Jadi oposisinya konstruktif dan bukan blok atau permanen," Eva menambahkan.
Oposisi PDI Perjuangan, kata Eva, sebatas pada konsep memilih berada di luar pemerintahan, bukan melawan pemerintah secara permanen. Amanat politisi, Eva menambahkan, adalah kesejahteraan rakyat, bukan pertarungan permanen soal kekuasaan.
"Jadi singkatnya, ide mempermanenkan koalisi di DPR secara konseptual tidak sejalan dengan sistem presidensial dan secara praktis tidak efektif karena hanya cocok di pemerintahan parlementer. Pasti bubar seperti 2004 dan 2009," kata Eva.
Seperti diketahui enam partai yang memiliki kursi di DPR, kemarin, deklarasi koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar, dan Demokrat.
