Suara.com - Seorang anggota Komisi I DPR RI mengaku kaget dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengganti KSAD secara mendadak.
"Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif Presiden tapi langkah ini terasa mendadak," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Helmy Fauzi.
Budiman mengaku sudah dikabari soal rencana pemberhentian tersebut melalui sambungan telepon Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Budiman memegang posisi KSAD sejak September 2013. Dirinya akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014.
Helmy mengakui pergantian posisi KSAD adalah hak Presiden. Meski demikian, kata Helmy, sebaiknya Presiden SBY menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi kabar ini muncul di tengah KPU akan mengeluarkan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," ujar dia.
Helmy mengakui sistem politik Indonesia tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dirinya berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis di saat KPU telah menetapkan capres dan cawapres terpilih.
"Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbau Helmy. (Antara)
