REGIONAL:
Suara.com - Hari ini, Jumat (8/8/2014), Mahkamah Konstitusi akan kembali menyelenggarakan sidang gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014.
Agenda sidang hari ini adalah mendengar jawaban dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pihak termohon. Selain itu, pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla juga akan diberi kesempatan untuk menjawab substansi permohonan perkara Prabowo-Hatta.
Beberapa waktu yang lalu di laman Facebook pribadi, Prabowo mengatakan bahwa langkah hukum ke MK merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan.
"Kalau keadilan tidak bisa kita dapatkan di Mahkamah Konstitusi, kemana lagi rakyat Indonesia dapat mengharapkan keadilan?" kata Prabowo.
Prabowo menambahkan proses pemilihan umum adalah inti dari demokrasi. Oleh karena itu, kata dia, proses ini harus berlangsung dengan jujur.
"Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Kami juga tidak bisa tinggal diam melihat kecurangan yang begitu terstruktur, sistematis dan masif," kata mantan Danjen Kopassus yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Prabowo menyatakan optimisme-nya bahwa hakim konstitusi akan mengabulkan gugatannya.
"Kami percaya pada akhirnya kebenaran akan menang, dan pihak yang benar akan menjadi pihak yang diridhoi oleh Allah SWT. Saya mohon doa' dari sahabat Facebook sekalian," kata dia.
Pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Menurut hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, pasangan nomor urut dua ini meraih 70.633.576 suara (53,15 persen), mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisihnya mencapai 8.370.732 suara.
Namun, pasangan Prabowo dan Hatta tidak mengakui kemenangan itu dan menggugat KPU atas penetapan tersebut. Hasil penghitungan KPU dan tim Prabowo-Hatta beda. Menurut mereka hasilnya 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Jokowi-JK.
Seperti diketahui, dalam gugatan, tim hukum Prabowo-Hatta mengajukan tiga permohonan ke MK. Pertama, membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, kedua meminta mahkamah menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka. Dan ketiga, bilamana MK tidak setuju dengan dua hal tersebut, tim Prabowo minta mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara di Indonesia. Kalau mahkamah tetap menolak, mereka meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat di 10 provinsi.
Namun sayangnya, setelah membaca permohonan perkara tersebut, hakim konstitusi mencatat banyak sekali masalah di sana, bukan hanya teknis, bahkan sampai substansinya. Hakim kemudian meminta tim hukum Prabowo merivisi kembali. Revisi diajukan lagi pada Kamis (7/8/2014).
TERPOPULER