Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah mengatakan penanganan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia harus komprehensif, sistematis, dan simultan.
"Mengingat gerakan ISIS di Indonesia sudah begitu sistematis dan terorganisir, maka gerakan perlawanannya juga tidak bisa parsial," kata Ida, Kamis (14/8/2014).
Menurut Ida, aparat keamanan perlu bergerak lebih masif untuk tidak saja menangkap orang, namun menindak tegas pergerakan ISIS dengan pendekatan penegakan hukum.
"Badan Intelijen Negara (BIN) harus dapat mengendus pergerakan ISIS di Indonesia sehingga dapat dicegah lebih dini," kata politikus PKB itu.
Kementerian Agama beserta ulama dan organisasi keagamaan diminta meningkatkan dakwah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang mengedepankan rahmat bagi semesta, termasuk menegakkan prinsip kemanusiaan dan antikekerasan. Kemendikbud beserta lembaga pendidikan juga harus mengantisipasi penyusupan ideologi radikal ISIS melalui lembaga pendidikan.
"Masyarakat mulai dari tingkat keluarga, lingkungan, dan desa harus mengantisipasi gerakan ini dengan gerakan penyadaran dan pemahaman keagamaan yang benar," kata Ida.
Di samping berbagai langkah jangka pendek tersebut, kata Ida, pemerintah dan masyarakat juga harus melakukan tindakan jangka panjang berupa pendidikan agama dan kewarganegaraan secara berkelanjutan.
Menurut dia, suburnya gerakan radikal di kalangan remaja dan pelajar menunjukkan adanya proses kaderisasi sistematis.
"Gerakan radikal seperti ISIS bukan semata-mata gerakan politik dan militer, melainkan gerakan ideologis. Untuk itu disamping perlawanan fisik, yang tak kalah penting adalah melakukan perlawanan ideologis," kata Ketua Umum Fatayat NU itu.
Dalam konteks ini, lanjut Ida, pemerintah perlu memperkuat peranan lembaga pendidikan dan organisasi pemuda dan pelajar agar dapat berperan melawan gerakan ideologis tersebut.
"Kita juga harus memperkuat peran dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan paham dan pemikiran keagamaan yang moderat dalam kehidupan masyarakat," katanya.
