Suara.com - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar mengatakan, hingga H-1 putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berperkara di MK, ada saja pesan singkat (SMS) tanpa identitas yang masuk ke nomor Hakim Konstitusi.
"Ada saja SMS ke Hakim MK yang nggak tau nomornya, nggak ada namanya," kata Janedjri, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Menurutnya, SMS seperti itu tidak menjadi masalah sebab bukan dikategorikan ancaman. SMS yang ditujukan buat hakim MK, kata Janedri, isinya masih berupa harapan supaya MK bisa menyampaikan putusan yang tepat untuk sengketa Pilpres 2014.
"Misalnya, 'MK harus Independen', 'MK harus imparsial', saya rasa itu bagus kalau hanya begitu. Jangankan ke Hakim, ke saya juga ada. Ini kan menyampaikan harapan," ujarnya.
SMS bernada seperti itu, kata Janedjri cukup banyak yang masuk ke nomor hakim MK. Katanya, dalam satu hari ada satu hingga dua SMS mirip yang diterima hakim. Dia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada pesan yang bernada ancaman.
"Kalau ada, pasti sudah menginformasikan. Tapi saat ini tidak ada," terang Janedjri.
Soal pengamanan hakim konstitusi, Janedjri menekankan tidak perlu diragukan. Sebab, pihaknya sudah mendapat dukungan penuh dari kepolisian.
"Hakim, sesuai perintah UU, jelas, bahwa hakim dijamin keamanannya dan menjadi tugas alat negara yaitu polisi. Saat ini polisi sudah membantu keamanan hakim konstitusi, tidak hanya di kantor, jalan dan di rumah," tegasnya.
