Gus Dur, SBY, Jokowi Punya Selera Sendiri-sendiri Soal Paspampres

Siswanto | Suara.com

Minggu, 24 Agustus 2014 | 10:35 WIB
Gus Dur, SBY, Jokowi Punya Selera Sendiri-sendiri Soal Paspampres
Personil Paspampres mengikuti upacara pengesahan validasi organisasi dan tugas Paspampres di Mako Paspampres Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/3). ANTARA/Wahyu Putro A

Suara.com - Dulu, ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (alm) masih menjabat Presiden RI, Paspampres sering dibikin bingung. Pasalnya, Presiden Gus Dur minta jumlah pasukan yang menjaganya tidak terlalu banyak.

Selain itu, Gus Dur juga kerap bergerak di luar protokoler.

"Zaman Gus Dur, pasukan dibikin bingung karena Gus Dur cenderung semau sendiri. Ketika lagi jalan, tiba-tiba minta berhenti cuma buat beli duren," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok sambil tertawa kepada suara.com, Minggu (24/8/2014) pagi.

Padahal, kata Mubarok, Paspampres memiliki standar pengamanan sendiri, mengingat tanggung jawab mereka sangat berat

"Berhenti di jalan untuk beli duren, itu kan seharusnya tidak boleh. Tapi kan Gus Dur, dia malah bilang 'saya yang ngatur,'" kata Mubarok sambil terkekeh.

Berbeda dengan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut Mubarok sangat taat asas. Presiden SBY selalu mengikuti protokoler pengamanan Kepala Negara yang dijalankan Paspampres.

"Kalau sistemnya seperti itu, ya diikuti Pak SBY," kata Mubarok. "Pak SBY menghormati sistem baku."

Bagaimana dengan Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, Joko Widodo?

Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, 22 Juli 2014, Jokowi mengatakan tidak ingin dikawal dengan pengamanan super ketat yang justru membuatnya tidak bisa dekat dengan rakyat, apalagi ia hobi blusukan ke kampung-kampung.

"Wong namanya Paspampres itu kan kita yang mengatur. Masa saya yang diatur Paspampres. Enggak kebalik?" kata Jokowi, Jumat (22/8/2014).

Standar protokoler pengamanan Presiden adalah 37 anggota Paspampres, tujuh rangkaian mobil, dan tiga sepeda motor pengamanan melekat. Tapi, Jokowi berencana menguranginya.

"Itu standarnya, tapi masih kita hitung. Kalau tiga cukup, ya tiga saja," kata Jokowi, mantan Wali Kota Solo.

Menurut Mubarok, selera Jokowi mirip selera Gus Dur.

"Tapi nanti kalau ada sesuatu yang yang menimpa Presiden, yang disalahkan tetap Paspampres juga," kata Mubarok.

Mubarok mengatakan pengurangan jumlah anggota Paspampres yang mengawal Presiden boleh-boleh saja.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Siapa yang Dipilih Jokowi, Golkar atau Demokrat?

Siapa yang Dipilih Jokowi, Golkar atau Demokrat?

News | Minggu, 24 Agustus 2014 | 09:32 WIB

Dua Hal yang Akan Dilakukan Jokowi-JK Demi Efisensi Anggaran

Dua Hal yang Akan Dilakukan Jokowi-JK Demi Efisensi Anggaran

News | Minggu, 24 Agustus 2014 | 06:30 WIB

Jokowi Diminta Cepat Bangun Jembatan Selat Sunda

Jokowi Diminta Cepat Bangun Jembatan Selat Sunda

Bisnis | Minggu, 24 Agustus 2014 | 05:30 WIB

Tidak Ada Alasan Untuk Menunda Pelantikan Jokowi

Tidak Ada Alasan Untuk Menunda Pelantikan Jokowi

News | Minggu, 24 Agustus 2014 | 02:30 WIB

 Koalisi Tanpa Syarat Jokowi Harus Diuji

Koalisi Tanpa Syarat Jokowi Harus Diuji

News | Sabtu, 23 Agustus 2014 | 22:59 WIB

Terkini

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 07:07 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB