Koalisi Merah Putih Bakal Tak Punya Celah Ganggu Pemerintahan Jokowi-JK

Siswanto

Senin, 25 Agustus 2014 | 10:05 WIB
Koalisi Merah Putih Bakal Tak Punya Celah Ganggu Pemerintahan Jokowi-JK
Pasangan Jokowi-JK saat menghadiri Halal bihalal Partai Nasional Demokrat bersama relawan Jokowi-JK di Jakarta, beberapa waktu lalu. [suara.com/Adrian Mahakam]

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat, Jus Usman, berkeyakinan sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bekerja untuk rakyat serta kebijakan yang mereka ambil tidak melanggar UUD 1945, Koalisi Merah Putih tidak akan memiliki celah untuk merecoki.

"Kalau melihat konstelasi politik, tidak ada pelanggaran undang-undang dan benar-benar bekerja untuk masyarakat, tidak ada peluang lagi untuk mengganggu," kata Jus Usman kepada Suara.com, Senin (25/8/2014).

Terkait dengan wacana pembentukan Pansus Pilpres untuk membuka kembali masalah-masalah yang terjadi selama Pilpres 2014, hal itu diyakini tidak akan terealisasi. Pasalnya, anggota dewan dari partai pendukung Koalisi Merah Putih yang saat ini menjabat dan menggagas pansus, akan diganti dengan anggota yang baru pada 1 Oktober 2014.

"Itu mungkin sesuatu yang tidak mungkin, melihat waktu yang sangat sempit. Apalagi ganggu-ganggu (pemerintahan Jokowi-JK), kan sudah habis masa jabatannya," kata Jus Usman.

Lagi pula, kata Jus Usman, tidak ada dasar untuk mengganggu terpilihnya Jokowi-JK, mengingat Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"MK sudah putuskan. Putusan MK final dan mengikat," katanya.

Kalaupun nanti anggota Koalisi Merah Putih di DPR terus menerus mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Jokowi-JK, kata Jus, itu justru baik, asalkan sifat kritis mereka untuk membangun bangsa.

"Bahkan, bisa jadi catatan pemerintahan yang baru," kata Jus Usman.

Tapi, kalau sikap kritis tersebut diniatkan untuk mengganggu, bahkan menjatuhkan pemerintahan yang legitimate, kata Jus Usman, hal itu bisa masuk kategori melanggar perundang-undangan.

"Kalau asal mengritik dan niat menjatuhkan, itu salahi aturan UU," kata Jus Usman.

Jus Usman mengatakan Jokowi-JK justru minta masukan dari eksternal pemerintah. Bahkan, relawan pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu, malah diminta untuk terus menerus mengawal pemerintahan lima tahun ke depan.

Partai Hanura merupakan salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Partai ini meraih sebanyak 16 kursi di DPR.

Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Di pilpres yang lalu, mereka mendukung Prabowo-Hatta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hanura Tak Mau Ganggu Penyusunan Kabinet Jokowi

Hanura Tak Mau Ganggu Penyusunan Kabinet Jokowi

News | Senin, 25 Agustus 2014 | 09:35 WIB

PAN Masih Setia di Koalisi Merah Putih

PAN Masih Setia di Koalisi Merah Putih

News | Senin, 25 Agustus 2014 | 08:51 WIB

Partisipasi Pemuda di Pilpres Dianggap Simbol "Perlawanan"

Partisipasi Pemuda di Pilpres Dianggap Simbol "Perlawanan"

News | Senin, 25 Agustus 2014 | 04:12 WIB

Iring-iringan Mobil Pengawal Jokowi Makin Panjang

Iring-iringan Mobil Pengawal Jokowi Makin Panjang

News | Minggu, 24 Agustus 2014 | 19:21 WIB

Mantan Danpaspampres: Blusukan Jokowi Tidak Ada Masalah

Mantan Danpaspampres: Blusukan Jokowi Tidak Ada Masalah

News | Minggu, 24 Agustus 2014 | 17:01 WIB

Terkini

Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir

Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:48 WIB

Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk

Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:38 WIB

Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa

Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:34 WIB

Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu

Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:30 WIB

12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang

12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:26 WIB

Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati

Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 23:21 WIB

Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah

Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 22:59 WIB

Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 22:19 WIB

Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa

Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 20:58 WIB

Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend

Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 20:30 WIB