PDIP Tak Perlu Takut UU MD3, Asalkan Bisa Bangun Koalisi Besar

Suara.com - PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terutama terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua atau Pimpinan DPR RI melalui voting.

PDI Perjuangan menganggap UU MD3 yang baru disahkan tersebut melanggar hak konstitusional dan merugikan mereka karena seharusnya sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 otomatis bisa menduduki kursi Ketua DPR RI. Tetapi setelah pasal direvisi, mekanisme itu tidak berlaku lagi dan sekarang pimpinan DPR harus dipilih anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Direktur lembaga survei Populi Center, Usep S Ahyar, mengatakan dalam konteks hukum mekanisme pemilihan Ketua DPR yang sekarang seperti yang baru disahkan di UU MD3, justru lebih masuk akal.

"Kalau subyektif saya, kan karena memang DPR ini hak semua anggota DPR. Kemudian ada kompetisi dan di situlah siapa yang terbaik," kata Usep kepada suara.com, Selasa (26/8/2014).

Usep setuju bahwa untuk posisi pimpinan harus berasal dari setiap partai, tetapi untuk Ketua DPR, haruslah yang terbaik.

Usep kemudian mengingatkan bahwa sesungguhnya pemilihan Ketua DPR berdasarkan voting seperti yang tercantum dalam UU MD3 yang disahkan 2014 bukanlah hal baru. Pada 2004 silam, mekanisme yang dipakai juga dengan menggunakan voting anggota DPR. Hasilnya, walau Partai Demokrat menjadi partai pemenang pileg, waktu itu partai ini tak satupun mendapat jatah pimpinan DPR.

Kemudian tahun 2009, pengaturan mekanisme penetapan Ketua DPR berubah. Partai pemenang pileg yang berhak menduduki jabatan kursi Ketua DPR. Tahun 2009 Demokrat menjadi pemenang pemilu dan secara otomatis partai berhak menentukan kadernya untuk menjadi Ketua DPR.

Di pemilu 2014 situasi berubah. Partai yang sekarang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersatu untuk mengembalikan lagi kondisi seperti pada tahun 2004.

"Jadi soal argumen (PDI Perjuangan) mengenai penghargaan (sebagai pemenang pemilu), dari sisi politik bisa dimaknai yang lain. Kenapa waktu tahun 2009 setuju dengan kesepakatan seperti itu. Ini, kan berarti perubahan itu situasional, tergantung politik," kata Usep.

Menurut Usep, dengan mekanisme sekarang, PDI Perjuangan belum tentu dirugikan asalkan mampu membangun koalisi politik di Parlemen yang lebih besar.