Suara.com - Presiden terpilih, Joko Widodo, yang berkonsultasi dengan pimpinan partai politik terkait dengan calon anggota kabinet yang berasal dari parpol pendukungnya dinilai wajar.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo seperti dikutip Antara di Semarang, Kamis (4/9/2014).
"Terkait dengan calon anggota kabinet dari kader partai pendukung Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla, menurut saya wajar kalau hasil rekrutmen presiden terpilih akan dikonsultasikan. Misalnya, figur yang mana saja yang cocok sama pimpinan partai atau ketua umum partai pendukungnya," katanya.
Menyinggung soal komposisi dan jumlah kabinet serta personalia kabinet periode 2014--2019, Tjahjo menegaskan, figur itu berasal dari kader partai, profesional, birokrat, atau akademisi, sepenuhnya hak prerogatif presiden yang harus dihormati.
"Yang ingin dibangun oleh Bapak Jokowi adalah 'kabinet kerja', 'kabinet bersih', dan 'kabinet profesional'," kata Tjahjo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK.
Dalam arti, lanjut Tjahjo, yang akan diangkat sebagai pembantu presiden harus paham atau memahami akan karakter, visi, dan misi presiden terpilih, selain itu memahami akan bidang tugasnya dan memahami soal manajeman.
"Jadi, dari mana figurnya, ya, sepenuhnya hak presiden yang memilih. Sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, saya tidak begitu mempersoalkan soal arsitektur kabinet pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla mau berapa jumlahnya. Kita hormati saja hak prerogatif presiden," katanya.
