REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Budiman Sujatmiko menemui Presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/9/2014). Salah satu pembicaraan mereka adalah soal anggaran untuk desa.
"Beliau (Jokowi) bertanya detai UU Desa. Beliau sudah baca dan tanya kondisi lapangan, anggaran desa berapa per tahunnya," kata Budiman.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menerangkan, tiap desa berbeda-beda kebutuhannya, sehingga tidak bisa dipukul rata jumlah anggarannya. Namun, secara rata-rata, kebutuhan anggaran per-desa mencapai Rp1,4 miliar.
Hal itu berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Budiman dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp64 triliun, ditambah Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp40 triliun.
"Kalau itu bisa dipertahankan, saya jamin kemiskinan atau rumah kumuh bisa dihentikan," katanya.
Jokowi, sambung Budiman, menginginkan supaya anggaran untuk desa ditingkatkan. Dari hitungannya tadi, Rp1,4 miliar, dinaikkan menjadi Rp2 miliar.
Budiman pun menyanggupinya dengan sarat. Dia berharap, dana untuk desa Rp2 miliar ini bisa tercapai dalam waktu tiga tahun asalkan ada efesiensi anggaran dan subsidi lainnya.
"(Sumber dana berasal) Dari beberapa kementerian, program untuk desa bisa ditambah sampai Rp30 triliun. Ada 14 kementerian. Lalu ada sumber-sumber lain misal pengalihan subsidi (BBM). Itu bisa lebih banyak lagi, bisa dijamin 2 miliar per tahun per desa," paparnya.
TERPOPULER